REPUBLIKA.CO.ID,Dirut PLN: Proyek 35 Ribu MW Bakal Dipercepat
JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta megaproyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw) dipercepat realisasinya. Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menyampaikan pernyataan tersebut setelah bertemu Presiden, di Istana Negara, Rabu (9/9).
Dua hari sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan proyek 35 ribu mw dalam lima tahun tak realistis dan ia mengubah target menjadi 16 ribu mw. Namun, Wapres Jusuf Kalla menegaskan, target yang telah diputuskan Presiden itu tak bisa diubah.
Bahkan, Kalla meminta Rizal tak lagi memperbincangkan masalah tersebut. Ia menambahkan, Rizal belum pernah membahas maupun melaporkan pemangkasan target pembangunan pembangkit listrik sebesar 35 ribu mw kepada Presiden.
Dirut PLN menegaskan, Presiden konsisten akan menjalankan komitmennya kepada masyarakat untuk menambah kapasitas listrik hingga 35 ribu megawatt dalam kurun lima tahun. "Beliau memonitor setiap bulan soal perkembangannya,'' kata dia.
Mantan dirut Bank BRI ini menjelaskan, tak ada yang mengubah target pembangunan listrik itu, bahkan Presiden meminta untuk dipercepat. Pernyataan Rizal Ramli bahwa proyek pembangkit listrik 35 ribu mw akan merugikan negara tak sesuai realitas dan tak sepenuhnya benar.
Proyek ini, dinilai Sofyan, juga bisa menguntungkan negara. Ia melukiskan, ketersediaan listrik akan membantu industri maju pesat. Apabila industri maju pesat secara masif serta biaya industri diturunkan, investor akan berlomba-lomba meluaskan pabrik.
Pada akhirnya, lapangan kerja akan bertambah luas dan mengurangi tingkat pengangguran. Sofyan juga memastikan, seluruh proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu mw akan dibeli perusahaan yang kini dipimpinnya.
Penegasan Sofyan ini menepis hitung-hitungan Rizal Ramli. Menurut Rizal, jika program pembangkit listrik 35 ribu mw diteruskan dan ditambah 7.000 mw yang sedang berlangsung saat ini, akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 mw pada 2019.
Padahal, kebutuhan riil listrik saat beban puncak pada 2019 diperkirakan mencapai 74.525 mw. Konsekuensinya, kalau proyek 35 ribu mw ini dipaksakan, PLN sebagai pembeli tunggal terpaksa membeli listrik di luar kebutuhannya dari swasta.
Saat langkah itu ditempuh, kata Rizal, akan ada kelebihan kapasitas 21.061 mw. Dalam kesepakatan, PLN harus membayar 72 persen dari listrik yang diproduksi swasta terlepas apakah listrik itu dipakai atau tidak oleh PLN.
Di tengah polemik proyek listrik ini antara Rizal dan JK, kemarin sore, Rizal bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar. Rizal bertemu Mega selama sembilan puluh menit. Seusai pertemuan, Rizal menyatakan kedua tokoh membahas masalah kebangsaan saat ini.
Saat ditanya lebih perinci permasalahan bangsa apa yang dibahas, Rizal enggan berkomentar. Demikian pula, saat ditanya apakah pertemuan itu berhubungan dengan sikapnya yang berseberangan dengan Wapres Jusuf Kalla, termasuk proyek pembangkit listrik 35 ribu mw.
Rizal hanya berkomentar, "Masalah seperti itu bagi saya terlalu kecil.''
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta ribut-ribut soal target program pembangkit listrik segera disudahi. Menurut dia, keributan antara Kalla dan Rizal merupakan pemandangan konyol.
"Kisruh itu sama sekali tidak perlu, konyol,'' kata Enny. Enny menilai, keributan ini bakal semakin memperburuk kepercayaan investor. Ujung-ujungnya pembangunan nasional akan terhambat. Jika kedua belah pihak tak mau menyamakan suara, tak perlu menjadi bagian dari pemerintah.
"Presiden mesti segera menegaskan sikap soal besaran target proyek listrik itu atas nama pemerintahan Indonesia,'' ujar Enny. Berapa pun besarannya, pemerintah harus satu suara ketika menyampaikannya kepada publik. Kalaupun ada perbedaan pendapat maupun hasil analisis, seharusnya diselesaikan di tingkat internal. Dengan demikian, yang disampaikan kepada masyarakat seragam.
n c05 ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
