REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Jajaran menteri ekonomi di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang menjadi penentu semangat Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Achmad Basarah mengatakan, menteri ekonomi di kabinet Jokowi-JK mesti memiliki keberpihakan terhadap rakyat. Keberpihakan ini merupakan manifestasi atas semangat Trisakti yang digelorakan Bung Karno. "Menteri ekonomi harus prorakyat sesuai semangat Trisakti," kata Basarah kepada Republika, Senin (13/10).
Menurutnya, menteri ekonomi berperan vital terhadap kemajuan maupun kemunduran suatu negara. Karena itu, menteri ekonomi harus bisa membangun kedaulatan ekonomi secara mandiri, yaitu berdiri di atas kekuatan bangsa sendiri.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR ini menegaskan, partainya menyadari arti penting rakyat sebagai sumber kekuatan bangsa. Untuk itu, Jokowi harus menjadikan rakyat sebagai subjek dan tujuan pembangunan ekonomi. "Untuk mencapai janji kesejahteraan rakyat," katanya.
Ekonom dari Universitas Indonesia I Kadek Dian Sutrisna Artha menyebut, kunci pemerintah Jokowi-JK nanti berada di menteri koordinator (menko) perekonomian. Sosok yang menduduki posisi ini berperan sentral untuk mewujudkan konsep ekonomi berdikari yang diusung Jokowi. "Dia (menko perekonomian) yang memegang kunci untuk ekonomi berdikari itu," katanya.
Sosok menko perekonomian, ungkapnya, harus mampu menggali potensi domestik yang selama ini belum termanfaatkan maksimal. Dia mencontohkan, sebagai negara maritim, pemerintah selama ini belum maksimal memanfaatkan sektor perikanan dan kelautan. Padahal, potensinya sangat besar.
Belum lagi bonus demografi dengan banyaknya usia produktif dan kelas menengah. Jika potensi ini dimaksimalkan, Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan domestiknya. "Kalau kebutuhan domestik terpenuhi, maka tidak perlu lagi impor," ujarnya.
Karena itu, menteri yang menduduki pos tersebut harus kuat, mampu memetakan permasalahan ekonomi, dan juga harus ditunjang pengetahuan yang mumpuni. Dan yang paling penting, harus berakar pada potensi perekonomian domestik. Walau, kata Artha, bukan berarti tidak ikut dalam percaturan ekonomi internasional karena itu merupakan keniscayaan.
Ekonom Indef Enny Sri Hartati berpendapat, syarat wajib menteri bidang ekonomi harus memiliki platform yang sama dengan arah ekonomi Jokowi-JK, yakni berpihak pada sektor riil. "Itu syarat jika benar-benar ingin membangun ekonomi kerakyatan," kata Enny.
Percuma, katanya, jika menteri yang diangkat profesional, tetapi arah kebijakannya tidak mengedepankan pembangunan sektor riil. "Jokowi berjanji fokus di sektor pertanian, maritim, dan energi, maka ketiga sektor itu harus ditingkatkan dari segi efisiensi dan produktivitas."
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto mewajibkan menteri pemerintahan mendatang percaya pada kemampuan dalam negeri. Mereka harus memprioritaskan kebijakan untuk memberdayakan hasil produksi lokal ketimbang impor. n c88/andi mohammad ikhbal rep: muhammad akbar wijaya, mas alamil huda ed: nur hasan murtiaji
Ikuti Whatsapp Channel Republika
