Republika/Raisan Al Farisi 
Dua partai di luar pemerintah, Gerindra dan PKS, mengaku mendapat tawaran untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan tawaran itu disampaikan seiring dengan rencana perombakan kabinet ketiga.
Juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, juga menyatakan hal sama. Namun, pihaknya menolak tawaran itu karena PKS ingin menjadi penyeimbang pemerintah.
Sudah dua kali Jokowi merombak kabinetnya. Pertama, dilakukannya pada Agustus 2015. Ketika itu, Kepala Negara melantik menterinya melalui Keputusan Presiden RI Nomor 79/P/2015. Perombakan kedua terjadi pada Juli tahun lalu. Ketika itu, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan yang semula beroposisi, bergabung dalam koalisi. Partai Amanat Nasional bergabung dengan koalisi pemerintah pada September 2016.
Ketiga partai itu bergabung dengan PDIP, Nasdem, PKB, dan Partai Hanura sebagai pendukung pemerintah.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelaskan, tidak semua partai harus masuk kabinet mendukung pemerintah. Ia menegaskan, Gerindra siap bekerja sama meskipun tetap berada di luar pemerintahan. "Membantu itu ikhlas demi kepentingan nasional, tak perlu di dalam kabinet. Di luar kabinet pun kami siap," kata dia, pekan lalu. ed: Erdy Nasrul
***
Belum Tentu Membawa Perubahan
Fauzan Suhada, Depok, Jawa Barat
Tolong masyarakat melihat kembali artikel saya di harian Republika tanggal 5 Agustus 2016 ... di situ saya telah jabarkan panjang lebar dengan membawa dalil QS an-Nisa ayat 144. Juga lengkap dengan solusinya.
Dalam tulisan itu saya jelaskan, perombakan kabinet belum tentu membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat luas. Kaum Muslim yang merupakan mayoritas di negeri ini haruslah dipimpin oleh orang-orang Muslim pula.
Saya justru sangat mengapresiasi langkah dari mualaf Cina yang mewakafkan lahan 50 hektare ke Lazis Muhammadiyah untuk kemaslahatan umat. Seandainya semakin banyak orang yang mewakafkan hartanya untuk kemaslahatan umat, persoalan bangsa akan semakin teratasi.
Jika kaum Muslim menunjukkan kepedulian sosial akan nasib saudaranya, insya Allah dia akan amanah saat menerima kepemimpinan nantinya. Karena, kepemimpinan itu sangat berat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Semoga kaum Muslimin bisa menyadarinya.
Bisa Saja Merombak Kabinet Lagi
Herwin Nur, TMI, Pondok Aren, Tangsel, Banten 15224
Setelah dilantik, presiden dan wakilnya langsung mengangkat menteri untuk memaksimalkan kerja pemerintah. Roda pemerintahan berjalan. Presiden kemudian mengevaluasi kinerja pembantunya, apakah sudah mencapai target atau tidak.
Kinerja menteri yang buruk akan evaluasi. Presiden akan memberikan catatan, memberi peringatan, atau bahkan menggantinya. Tak menutup kemungkinan kepala negara merombak kabinetnya secara mendadak.
Jika perombakan kabinet terjadi lagi, bukan tidak mungkin akan berdampak pada situasi politik. Parpol pengusung Joko Widodo-JK merasa paling berhak mendapatkan jabatan menteri yang strategis.
Selain disibukkan dengan perombakan kabinet, Presiden juga kerap dipusingkan dengan mengakomodasi berbagai usulan parpol.
Presiden pasti menyadari sedang menghadapi setengah periode kepemimpinannya. Jokowi dan JK semakin mendekati Pemilu 2019. Kementerian atau lembaga negara yang dianggap Jokowi bisa menambah nilai jual, mendongkrak popularitas, memoles citra diri dan pamor, akan dipacu lebih giat berkinerja. Bisa saja ini dilakukan dengan merombak kabinet lagi.
Perombakan Perlu
Wahyu Fahrul Rizki Purba
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun, dalam menggunakan hak prerogatifnya, kepala negara harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertimbangan tersebut tidak mengikat dan tidak mutlak memengaruhi keputusan presiden.
Pertimbangan yang matang untuk perombakan kabinet bukanlah intervensi. Itu merupakan kepedulian berbagai pihak agar yang dipilih menjadi pembantu presiden adalah orang yang tepat.
Perombakan ini perlu dilakukan jika menteri yang menjadi pembantu presiden saat ini tidak berkompeten dan gagal melaksanakan tugasnya. Kita perlu mendukung kebijkan presiden merombak kabinetnya jika memang itu diperlukan untuk membangun negara Indonesia yang lebih baik. Sangat memprihatinkan jika perombakan kabinet terjadi karena unsur kepentingan partai yang nantinya akan menghambat stabilitas kinerja presiden.
Apa Gunanya Perombakan Kabinet
Rusyandi, Mahasiswa MSI UII Yogyakarta
Perombakan kabinet belum tentu mengembirakan rakyat. Jika tidak menyelesaikan persoalan bangsa, perombakan itu justru hanya membuang waktu. Yang harus dibangun adalah iktikad menghadirkan kebijakan prorakyat, bukan prokonglomerat.
Persoalan yang besar, menurut saya, adalah ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang kini semakin terlihat. Ditambah lagi dengan persoalan tenaga kerja asing yang kian menjadi sorotan.
Kado pemerintah kepada rakyat pada awal 2017 cukup membuat kita semua terkejut. Biaya perpanjangan STNK dinaikkan. Belum lagi dengan melonjaknya harga kebutuhan yang secara langsung memukul masyarakat secara umum.
Sejatinya, bukan merombak kabinet melulu yang dikedepankan. Pemerintah harus melihat esensi dan solusi yang lebih tepat. Perombakan kabinet memang menjadi taktik politik untuk menggenjot perubahan secara instan.
Segera Rombak Kabinet
Eko Rojana, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Perombakan kabinet harus segera dilaksanakan karena pemerintah menghadapi tantangan yang berat, salah satunya kemiskinan. Banyak rakyat yang masih terpuruk. Banyak rakyat yang mengeluh dengan kurangnya lapangan pekerjaan dan hampir semua pelaku ekonomi saat ini frustrasi.
Perombakan harus dilakukan dengan transparan dan untuk memperbaiki kinerja. Bukan atas dasar perjanjian politik dan tekanan opini publik yang dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan masyarakat luas.
Rakyat sudah cukup menderita dengan keadaan sekarang ini. Jangan ditambah lagi dengan kesewenang-wenangan. Setidaknya kalau pemerintah belum mampu memberikan yang terbaik untuk rakyat, janganlah memperburuk penderitaan rakyat.
Jangan karena Tekanan
Giyat Yunianto, Bekasi, Jawa Barat
Adalah manusiawi jika seorang presiden merombak kabinetnya. Ya, hal tersebut amatlah wajar karena hanya presidenlah yang lebih tahu kinerja para menterinya.
Namun, perombakan tersebut tentulah harus melalui perhitungan yang matang dan bukan karena desakan untuk memuaskan kepentingan segelintir golongan.
Ya, merombak kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Karenanya, seorang presiden haruslah benar-benar mempergunakan hak tersebut dengan optimal demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan bukan karena tekanan kelompok tertentu.
Ya Allah, istiqamahkanlah hati dan pikiran pemimpin kami agar terhindar dari tekanan sehingga dapat mewujudkan kebijakan yang dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan.
Evaluasi Loyalitas Kabinet
Achmad Reza Hutama Al-Faruqi, Mahasiswa Pascasarjana UNIDA Gontor
Sudah beberapa kali Presiden merombak kabinetnya. Salah satu alasannya adalah Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan, di antaranya mengenai pendidikan dan ekonomi. Presiden menginginkan untuk berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat.
Perombakan kabinet belum tentu membuat kinerja pemerintah semakin maksimal. Jika pembantu Presiden masih maksimal bekerja dan serius menyelesaikan persoalan, menurut saya, Presiden tidak perlu merombak kabinet lagi.
Optimalkan Kinerja
Indra Ari Fajari, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor
Perubahan kabinet belum tentu berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan kebijakan yang selalu berubah seiring bergantinya pembantu Presiden.
Salah satu bentuk kebijakan yang sering berubah adalah bidang pendidikan. Kurikulum selalu direvisi meski belum terealisasi seutuhnya. Dampaknya adalah guru dan siswa bingung menerapkan kebijakan perubahan kurikulum tersebut.
Apalagi, baru-baru ini perekonomian kian labil yang dampaknya sangat besar di kalangan masyarakat luas. Seharusnya, kabinet yang ada dioptimalkan tanpa harus dirombak lagi.
Teruskan Program yang Berjalan
Salman Abdun Nashir, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia
Perombakan kabinet merupakan kebijakan kepala negara untuk mengganti pembantunya. Perombakan kabinet seharusnya menjadi 'sakral' yang dapat dilakukan kepala negara terlebih di negara kita yang menganut sistem demokrasi. Ini merupakan opsi terakhir yang dilakukan kepala negara dari sekian kebijakan.
Dalam masa bakti periode kepemimpinan kepala negara yang hanya lima tahun, perombakan kabinet sangat membawa pengaruh yang cukup besar, terutama untuk tercapainya tujuan yang direncanakan. Demi tercapainya sebuah tujuan, yang harus dilakukan adalah merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi. Sisa periode kepemimpinan Jokowi lebih baik dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan meneruskan program yang berjalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
