JAKARTA — Pemerintah perlu mendukung upaya konsolidasi perbankan dengan memulai program ini pada bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Konsolidasi bank-bank pelat merah mestinya lebih mudah dilakukan, mengingat pemegang sahamnya tidak beragam.
Ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan, pemerintah perlu menjadi inisiator konsolidasi perbankan dengan menerapkannya pada bank-bank BUMN. Konsolidasi perbankan diperlukan untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. "Yang penting langkah dari pemerinta dulu," ujarnya, Senin (21/7).
Keseriusan pemerintah untuk mengonsolidasikan bank-bank BUMN akan menjadi contoh bagi bank swasta. Sigit mengatakan, bila konsolidasi bank-bank milik negara bisa dilakukan, pemilik bank swasta pasti akan mengikutinya. Sayangnya, sejauh ini ia menilai langkah konsolidasi bank-bank BUMN tidak berjalan mulus.
Sigit mencontohkan rencana akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri yang gagal dijalankan karena adanya perbedaan pendapat internal di tubuh kabinet. Kondisi itu terjadi karena pemerintah sendiri sepertinya belum memiliki roadmap perbankan yang jelas. Akibatnya, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dibuat sejak 2004 tidak berjalan mulus.
Perbanas berharap pembahasan cetak biru dilakukan lintas pemangku kepentingan agar dapat mengikat semua pihak. Indonesia, ujar Sigit, harus memiliki cetak biru perbankan nasional yang berisikan roadmap perbankan dalam lima hingga 10 tahun ke depan. Roadmap ini kelak menjadi landasan pelaksanaan konsolidasi perbankan sehingga tak ada lagi alasan penolakan terhadap akuisisi ataupun merger antarbank.
Mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan bahwa presiden mendatang harus konsisten melakukan konsolidasi bank-bank BUMN dan right sizing perusahaan negara. Kedua program itu justru tak pernah berjalan sejak 10 tahun lalu, termasuk untuk bank BUMN.
Ia setuju konsolidasi antarbank BUMN untuk menciptakan bank yang besar dan kuat dari sisi permodalan dan ukuran. Hal ini mengingat kebutuhan investasi infrastruktur dan pembiayaan kelas menengah Indonesia yang semakin besar. Jika tidak dilakukan sekarang, yang akan terjadi ke depan kebutuhan tersebut justru dipenuhi oleh bank-bank asing. "Akibatnya, keuntungan industri perbankan nasional dinikmati oleh asing," katanya.
Namun, untuk melakukan konsolidasi, ia mengatakan, ada banyak masalah internal. Pemerintah perlu menyelesaikan dulu masalah internal itu. Langkah lainnya yang harus dilakukan presiden terpilih, yakni segera menata pengendalian perusahaan negara ditangan satu kementerian, yakni Kementerian BUMN, tidak seperti saat ini. rep:budi raharjo ed: fitria andayani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
