JAKARTA -- Realisasi defisit anggaran 2016 mencapai Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar 2,35 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, defisit Rp 307 triliun didapat karena penerimaan negara sebesar Rp 1.551,8 triliun. Sedangkan, realisasi belanja negara Rp 1.859,5 triliun. "Defisit masih berada dalam level yang aman," kata Sri dalam konferensi pers realisasi APBNP 2016, di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (3/1).
Sri memerinci, realisasi pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.283,6 triliun atau 83,4 persen dari target APBNP. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 262,4 triliun atau 107 persen dari target.
Sri menjelaskan, penerimaan pajak secara umum mengalami pertumbuhan 4,2 persen. "Realisasi kekurangan penerimaan pajak lebih rendah Rp 33 triliun dari proyeksi Rp 218 triliun," ucap Sri.
Tidak tercapainya target penerimaan perpajakan dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Salah satu penyebabnya karena harga komoditas belum pulih sepenuhnya.
Untungnya ada penerimaan dari amnesti pajak sebesar Rp 107 triliun yang cukup mendorong lonjakan penerimaan perpajakan tahun 2016. Sri berharap program amnesti pajak mampu meningkatkan tax ratio dalam jangka menengah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.
"Bila tidak termasuk amnesti pajak sebesar Rp 107 triliun, pertumbuhan pajak nonmigas negatif 4,9 persen karena masih lemahnya perekonomian dan harga komoditas, pemberian insentif perpajakan melalui perubahan PTKP serta reformasi perpajakan," ujar Sri.
Sedangkan, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.148,6 triliun atau 87,9 persen dari pagu serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 710,9 triliun atau 91,6 persen dari pagu.
Belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 677,6 triliun atau 88,3 persen dari pagu dan belanja nonkementerian dan lembaga sebesar Rp 470,9 triliun atau 87,4 persen dari pagu.
"K/L mampu membelanjakan 100,8 persen sesuai pagu penghematan. Daya serap anggaran ini membaik sesuai dengan perbaikan persiapan pelaksanaan anggaran pada awal tahun melalui lelang dini," kata Sri.
Melalui jenisnya, tambah Sri, realisasi belanja pegawai telah mencapai Rp 205,4 triliun, belanja barang mencapai Rp 257,7 triliun, belanja modal Rp 165 triliun, dan bantuan sosial Rp 49,6 triliun.
"Kinerja penyerapan belanja modal dipengaruhi oleh upaya untuk meningkatkan belanja produktif maupun upaya mengembalikan kredibilitas APBN dengan dilakukan penghematan. Belanja modal yang belum dilaksanakan, kegiatannya dapat diluncurkan di 2017," tambahnya.
Sementara, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 330,3 triliun atau 111,3 persen dari target yang terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp 393,6 triliun dan pembiayaan nonutang sebesar negatif Rp 63,3 triliun.
"Pembiayaan dilakukan secara efisien dan optimal. Menggunakan peranan negara secara maksimal namun tetap hati-hati dalam menunjang program pembangunan," tegas mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini. rep: Sapto Andika Candra antara ed: Satria Kartika Yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika
