REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong percepatan pembangunan perumahan melalui Program Sejuta Rumah. Wapres mengatakan, upaya ini untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat dan mendorong usaha lain yang terkait dengan pembangunan rumah.
Sebab, survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 menyebutkan angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta."Pemerintah mendorong pembangunan perumahan, mendukung bukan hanya untuk mengurangi backlog kekurangan perumahan, tapi juga punya multiplier effect, termasuk usaha masyarakat, seperti gorden, bata, dan pasir," kata Wapres dalam siaran pers saat menerima Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Selasa (24/5).
Wapres menyebutkan, meskipun sempat terdampak akibat pandemi, sektor properti masih menunjukkan tren positif dibandingkan sektor lain. Untuk itu, ia menekankan, pembangunan satu juta rumah harus dioptimalkan.
"Pemerintah mendorong pembangunan satu juta rumah, hanya memang di pandemi ada penurunan tahun 2020-2021, tetapi masih positif dibanding sektor lain, ini harus didorong terus," katanya.
Serupa dengan pernyataan Wapres, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengungkapkan saat ini sektor perumahan masih menunjukan hasil positif dibandingkan dengan sektor usaha lain meskipun sedikit melandai di tengah pandemi yang melanda.
"Program sejuta rumah yang sedang berjalan dan on the right track, peningkatan selama pandemi sedikit melambat, tapi selama pandemi salah satu bidang usaha yang masih postif adalah di bidang properti, termasuk di bidang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.
Selain itu, Paulus menambahkan saat ini DPP REI sedang mendorong program untuk memudahkan masyarakat, khususnya pekerja untuk mendapatkan perumahan layak huni, khususnya apartemen dengan cara menyewa untuk kemudian memiliki (rent to own).
“Untuk apartemen kami sampaikan ada program rent to own, bukan masalah kejenuhan market, tapi kemampuan masyarakat untuk memiliki apartemen karena nilai bangunannya cukup mahal, sehingga dengan program ini menyewa dulu untuk memiliki kemudian," katanya.
Turut hadir pada audiensi tersebut Wakil Ketua Umum DPP REI Dody Thaher, Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Royzani Sachril dan Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
