REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu langkah awal penanganan bencana yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman para penggiat atau lembaga bencana tentang penanggulangan bencana secara komprehensip.
Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) DKI Jakarta melaksanakan lokakarya pengurangan risiko bencana, bertempat di Kantor PWNU DKI Jakarta Jalan Utan Kayu Jakarta Timur.
Kegiatan ini guna meningkatkan kapasitas anggota, dan pengurus lembaga serta badan otonom NU terhadap pengurangan risiko bencana. Peserta yang mengikuti workshop berjumlah 40 peserta, utusan dari lembaga-lembaga dan badan otonom di PWNU DKI Jakarta.
Hadir sebagai pemateri adalah Kepala BPBD DKI Jakarta Deny Wahyu Haryanto, Anggota DPRD DKI Jakarta H. M. Mualif dan PP LPBI NU M. Ali Yusuf. Lokakarya dimoderatori oleh M. Wahib selaku Ketua LPBI NU DKI Jakarta.
Deny mengatakan di DKI Jakarta terdapat delapan ancaman bencana. Tiga tertinggi adalah bencana banjir, kebakaran dan gempa bumi. Karena itu ia mengapresiasi kegiatan yang dilakukan LPBI NU DKI Jakarta dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.
"Peran aktif di semua fase, baik pra, saat dan pascabencana. Semoga peran masyarakat dalam penanggulam bencana seperti yang ada di LPBI NU ters dapat bersinergi dengan banyak pihak," kata dia.
Ia mengatakan BPBD dan LPBI NU DKI Jakarta sudah memiliki keterikatan kerja sama sejak lama. Diantara kerja sama tersebut adalah keterlibatan LPBI NU DKI Jakarta dalam penyusunan rencana kontinjensi banjir DKI Jakarta dan beberapa kelurahan di DKI Jakarta.
"BPBD juga akan selalu melibatkan LPBI NU DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana," kata dia.
M. Ali Yusuf mengatakan dalam kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, kader NU harus mampu mengejewantahkan program kegiatan sesuai SDGs (sustainable development goals). "Dan juga mampu dalam melaksanakan penanggulangan bencana dengan tidak meninggalkan tradisi yang ada," kata dia.
Sementara M. Wahib berharap dengan adanya lokakarya ini bukan hanya penguatan kapasitas pengurus lembaga dan badan otonom, namun juga adanya sinergitas baik dalam kegiatan maupun saat penanggulangan bencana.
Nantinya lokakarya pengurangan risiko bencana akan terus dilaksanakan di berbagai wilayah di DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
