Senin, 15 Ramadhan 1440 / 20 Mei 2019

Senin, 15 Ramadhan 1440 / 20 Mei 2019

Pengusaha dan Perubahan Politik

Senin 25 Mar 2019 12:07 WIB

Red: Elba Damhuri

Pengusaha Muda ( Ilustrasi )

Foto:
Pengusaha berbondong-bondong mendukung kedua pasangan capres. Ada apa?

Perubahan Politik

Perubahan politik itu sendiri, bila merujuk kepada pemikiran Lucian W. Pye (1966), merupakan salah satu subtansi penting dari pembangunan politik dalam pengertian prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi, ciri khas masyarakat industri, dan moderenisasi politik.

Perubahan politik itu adalah terselenggaranya pembinaan demokrasi melalui regenerasi dan perluasan sirkulasi aktor atau elite. Dari sini kita bisa tahu bahwa perubahan, termasuk sirkulasi aktor, merupakan kunci dari pembangunan politik.

Dari perspektif sirkulasi aktor, perubahan politik di Indonesia memang telah dan sedang berlangsung. Misalnya, sebagaimana diketahui, even-even politik saat ini tidak lagi didominasi oleh aktor dari lapisan masyarakat tertentu, melainkan seluruh aktor dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk lapisan pengusaha, dapat ikut serta terlibat di dalamnya. Hal demikian tentunya tidak dapat ditemukan di era sebelumnya.

Era Rezim Soeharto adalah contoh paling relevannya. Pada era rezim tersebut, sirkulasi jabatan politik lebih banyak digenggam secara terbatas oleh golongan militer, teknokrat sipil, dan birokrat tinggi.Pengusaha pada era itu diposisikan dalam peran-peran terbatas, khususnya dalam bidang bisnis semata.

Pengusaha dikondisikan dan dipaksa untuk hanya sibuk memburu hak monopoli dagang, lisensi, subsidi dan proteksi melalui relasi pribadi dengan para pejabat teras dalam sistem patronase politik yang ada.

Dalam kehidupan politik praktis, pengusaha lebih banyak diposisikan sebagai penyandang dana atau sebagai cukong politik, dengan harapan akan terciptanya keuntungan pribadi-pribadi, berupa imbalan politik di satu sisi, dan imbalan keuntungan bisnis sisi lain.

Berdasarkan cerita di atas, kita mendapatkan gambaran bahwa sesungguhnya pengusaha, seperti lapisan warga umum lainnya, juga merupakan salah satu korban sistem politik “depolitisasi”-nya Orde Baru. Oleh karena itu, tidak relevan lagi jika kita masih merisaukan atau mempersoalkan keikutsertaan pengusaha dalam arena politik.

Kita mesti bersikap demokratis dengan melapangkan kesempatan yang sama kepada semua lapisan masyarakat sipil untuk ikut berkontestasi atau berpartisipasi secara terbuka dan fair.

Sampai titik ini, harus diingat bahwa politik pada hakikatnya merupakan panggung publik, di mana setiap lapisan masyarakat sipil bisa memasuki sekaligus membangunnya. Dan, yang terpenting lagi kita mendorong pengusaha agar motivasi berpolitiknya adalah panggilan (politics as a vocation) untuk menghidupi politik, bukan sebaliknya malah mencari hidup dari politik. Wallahu’alam bishawab.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA