Thursday, 18 Ramadhan 1440 / 23 May 2019

Thursday, 18 Ramadhan 1440 / 23 May 2019

Pilpres dan Hard Core Politik

Sabtu 08 Dec 2018 08:48 WIB

Red: Elba Damhuri

Ilustrasi Media Sosial

Foto:
Politik hard core di medsos ini membuat ruang publik penuh sentimen politik.

Fragmentasi sosial

Polarisasi politik di medsos pernah diteliti Merlyna Lim, peneliti berkebangsaan Indonesia yang tinggal di Kanada. Menurut Merlyna, polarisasi politik di medsos berlangsung sejak Pilpres 2014. Berlanjut hingga Pilkada DKI Jakarta 2017. Polarisasi ini melibatkan kelompok pro Ahok yang diidentifikasi sebagai pendukung Jokowi dengan kelompok anti-Ahok yang diidentifikasi sebagai pendukung Prabowo.

Kedua belah pihak menggunakan politik post-truth, framing informasi, dan cerita yang mengedepankan emosi dengan sedikit atau sama sekali tidak mengangkat kebijakan detail dan fakta yang objektif. Seperti kita ketahui, medsos memberikan ruang besar bagi individu mengekspresikan dirinya. Dalam konteks politik, ruang digital membuat individu lebih suka menunjukkan pandangan politiknya dan kemungkinan muncul pandangan berbeda yang memicu diskusi.

Sayangnya, perbedaan justru menghasilkan pengotak-ngotakan. Anggota yang memiliki pandangan politik sama akan bergabung ke dalam suatu sub kelompok sosial. Selanjutnya, perbedaan dipertajam hingga mengarah ke fragmentasi sosial. Secara teori, perbedaan pandangan politik seharusnya menstimulasi pandangan kritis atau proses deliberasi (Carpini, Cook, & Jacobs, 2004).

Perbedaan pandangan politik di medsos yang mendorong polarisasi politik akan menjadi ancaman serius terhadap demokrasi karena masyarakat kehilangan ruang bersama dan menjadi kurang toleran terhadap opini yang bertentangan (Sunstein, 2002).

Jalan keluar

Demokrasi berjalan jika ada kontrol sosial terhadap pemerintah, yang diwujudkan dalam opini publik. Menurut Spier (1949), opini publik adalah komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah dengan maksud memengaruhi struktur dan peraturan pemerintah.

Spier menambahkan, jenis opini publik ini dapat muncul hanya dalam masyarakat demokratis, tidak dalam masyarakat autokrasi. Saat ini, proses komunikasi masyarakat sipil dengan pemerintah cenderung terhalang hard core politik yang seakan mewakili sikap pemerintah.

Jalan keluarnya, mengembalikan proses komunikasi langsung antara masyarakat sipil dan pemerintah. Dapat dimulai dengan inisiatif pemerintah membangun platform diskusi publik, yakni program yang melibatkan publik untuk membahas kebijakan dan pembangunan.Pemerintah mestinya mampu menyiapkan tenaga ahli sebagai agen komunikasi dalam proses debat publik di platform diskusi tersebut. Proses ini, selain akan mencerdaskan bangsa, juga menambah dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA