Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Utang dan Kedaulatan

Jumat 25 Aug 2017 00:03 WIB

Red: Agus Yulianto

Roseno Aji Affandi

Foto:

Decoupling inilah yang menjadi faktor pengurang nilai kedaulatan sebuah negara. Sebuah arus modal dan keuanga  yang sekedar untuk spekulasi merupakan contoh bagaimana kedaulatan ekonomi dalam bentuk mata uang sangat rentan. Pasar modal, pasar uang merupakan ajang spekulatif dan hukumnya halal dalam era sistem keuangan international seperti saat ini. Kemajuan teknologi internet dan handphone. Menambah semaraknya pelaku bisnis ini. Dari profesional, institusi dengan fund managernya sampai dengan ibu-ibu rumah tangga.

Para spekulan bisa hadir baik dari sisi luar negri maupun dari dalam negri sendiri. Nasionalisme dalam perdagangan valas dan saham bagi pemain-pemain ini masih kalah genting dibandingkan kepentingan untuk mendapatkan profit margin atau mengindari lost. Padahal, decoupling pada tahun 2009 mampu memompa arus dana 100 kali lebih besar daripada arus barang dan jasa. Artinya transaksi yang bubling 100 kali lebih besar dari bisnia riilnya.

Relevansinya terhadap utang bagaimana? Aktor utang dalam sebuah perekonomian adalah swasta dan pemerintah. Swasta dalam berhutang untuk meningkatkan kapasitas ekonominya dan pemerintah untuk.membiayai pembangunanya. Selain utang terdapat instrumen lainya yaitu FDI (Foreign Direct Investmen).

Dalam utang dan FDI masing-masing memiliki konskwensi yang berbeda. Utang luar negri tidak jauh beda dengan perilaku dan syarat utang Mikro. Apaoun hasil dari program ekspansi atau pembiayaan dengan utang. Utang harus dikembalikan dengan bunga dan utang pokoknya. Sedangkan resiko kegagalan FDI menjadi tanggungan secara kolektive dan proposional diantara para investor dan stakeholdernya.

Utang semakin besar akan memiliki resiko kedaulatan. Baik kedaulatan yang berkurang dari para spekulan mata uang dan saham. Maupun kedaulatan institusional lembaga peminjam dengan berbagai syaratnya. Kegagalan pembangunan berdasarkan utang sudah banyak contoh dan pengalaman yang bisa menjadi bahan pembelajaran. Salah satu yang paling fenomenal adalah krisis moneter 1998. Ketidak hati-hatian atau prudent terhadap management utang dan arus kendali modal  yang keluar masuk dalam sebuah negara. Berdampak krisis yang dalam dan menjatuhkan rezim pemerintahan yang sudah bercokol selama 32 tahun. Akibat ketidak hati-hatian dalam menjaga marwah kedaulatan mata uang negara.

Sedangkan FDI lebih efisien berkaitan dengan resiko kedaulatan. FDI hanya membutuhkan tentang kepastian hukum, kestabilan politik, ketersediaan SDM yang kwalitas dan kwantitasnya mencukupi. Kebutuhan FDI dan resiko atas ancaman kedaulatan lebih mudah di kontrol. Dibandingkan dengan Utang, FDI lebih mudah di manage karena kebutuhanya bisa di atur dan dinegoisasikan dari dalam negri. FDI berdampak terhadap arus moneter menuju riil economy. FDI secara langsung membantu pertumbuhan konsumsi dan daya beli masyarakat, karena  terbukanya lapangan pekerjaan, FDI lebih pasti kontribusi buat pendapatan negara, transfer teknologi dan bahkan dalam program CSR bisa membantu pengembangan kehiduoan social masyarakat.

Informasi yang sampai saat ini menunjukan indikasi pemerintah indonesia untuk meningkatkan utang. Dari data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah di akhir 2014 adalah Rp 2.604,93 triliun, dan naik hingga posisi di akhir April 2017 menjadi Rp 3.667,41 triliun (detik.com)

Kemudian di satu sisi gerak ekonomi riil banyak dirasakan mengalami penurunan omset. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengomentari keluhan dari pengusaha ritel yang menilai bahwa daya beli masyarakat saat ini menurun. Melemahnya daya beli tersebut salah satunya terlihat dari laju inflasi pada 2016 yang mencapai titik terendahnya dalam satu dekade terakhir. Faktor lain adalah tensi politik yang tinggi, beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai tidak terorganisasi dengan baik untuk menjaga pertumbuhan, serta iklim pebisnis.

Ternyata masyarakat pebisnis lebih tertarik untuk menyimpan uangnya di bank daripada untuk belanja atau melakukan kegiatan produktif. Buktinya, terdapat kenaikan deposito yang signifikan di perbankan. Deposito yang naik pun justru berjangka 3-6 bulan, bukan lagi yang satu bulan. Masyarakat diprediksi semakin lama menyimpan dananya di bank. (https://m.tempo.co/read/news/2017/07/03/090888544/penjelasan-sri-mulyani).

Pelaku busni pada kondisi seperti informasi di atas, jelas lebih percaya kepada faktor moneter daripada economy riil. Karena tingkat kepercayaan masyarakat yang turun. Pengusaha tidak yakin adanya kekuatan daya beli masyarakat. Sehingga kapasitas modal untuk produksi di alihkan ke deposito bank. Dampaknya bagi bank adalah  beban biaya bunga deposito yang lebih besar.

Di saat untuk pendapatan bunga semakin mengecil karena menurunya faktor riil economy. Untuk menutup kerugian bunga, Kemungkinan besar bank akan melakuakn transaksi di saham atau instrument moneter lainya guna menutupi biaya bunganya. Sehingga arus moneter semakin membesar dan arus economi riil mengecil, pada akhirnya gap arus moneter dengan arus barang dan jasa semakin besar. Sehingga resiko kedaulatan keuangan negara semakin besar.

Seharusnya pemerintah meningkatkan peran FDI. FDI yang langsung memberikan pengaruh kepada kegiatan ekonomi riil dan mendorong terjadinya kerjasama dengan pelaku UKM. FDI yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakt. Sehingga akan mampu mendorong peningkatan oendapatan dan daya beli masyarakat. Portofolio FDI jangan  hanya bergantung dengan salah satu negara saja dan hanya pada infrastruktur semata. Perlu diperkuat lagi dengan para eksisting FDI yang sudah terbukti memberikan dampak positif kepada negara dan msayrakat.

Pada ulang tahun kemerdekaan yang ke 72 ini, kedaulatan kita sangat tergantung kemampuan leadership yang faham akan struktur global ekonomi dan politik. Seperti yang dikatan oleh Susan Strange “ Competition between states is becoming a competition for leadership in the knowledge structure”.


*) Dosen Int Political-Economy for. MNC Binus University, Hubungan International

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA