Thursday, 14 Rajab 1440 / 21 March 2019

Thursday, 14 Rajab 1440 / 21 March 2019

Hijrah ke Bank Syariah

Jumat 22 Feb 2019 14:16 WIB

Red: Elba Damhuri

Chief Executive Officer (CEO) Bank Muamalat Achmad K Permana.

Chief Executive Officer (CEO) Bank Muamalat Achmad K Permana.

Foto: Republika/Edi Yusuf
Ada banyak faktor yang membuat penetrasi perbankan syariah tidak leluasa.

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh: Achmad K Permana, Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)

Bank syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sejarah bank syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada 1 November 1991. Seiring waktu, ‘adik-adik’ Bank Muamalat pun lahir.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Umum Syariah (BUS) saat ini sebanyak 14, sedangkan yang masih berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20.

Jika dihitung sejak Bank Muamalat berdiri hingga sekarang, perkembangan perbankan syariah di Indonesia sudah jauh lebih pesat. Keinginan masyarakat agar uangnya dikelola bank syariah pun kian besar.

Beberapa bank melakukan konversi dari bank umum menjadi bank syariah guna mengakomodasi keinginan tersebut, seperti yang terjadi pada Bank Aceh dan Bank NTB.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, potensi bank syariah nasional untuk berkembang amat besar. Tapi, pangsa pasarnya saat ini baru di kisaran enam persen. Jika dibanding dengan jiran Malaysia yang sudah di atas 30 persen, kita tertinggal jauh.

Ada banyak faktor yang membuat penetrasi perbankan syariah tidak leluasa. Salah satunya, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat masih rendah. Mengacu data OJK, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia 8,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah baru 11 persen. Sebagai perbandingan, indeks literasi keuangan secara nasional 29,66 persen, inklusi keuangan 67,82 persen.

Berdasarkan fakta di atas, perlu upaya keras dan simultan dari semua pihak memajukan industri perbankan syariah nasional. Pemerintah sudah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung Presiden. Ini langkah positif yang dibutuhkan agar koordinasi antarpemangku kepentingan keuangan syariah, termasuk perbankan lebih harmonis.

Harmonisasi di antara pemangku kepentingan amat dibutuhkan agar masyarakat dapat melihat, percaya, dan mau beralih menggunakan layanan bank syariah. Sebab, dari segi infrastruktur, bank syariah tidak kalah dari bank konvensional. Hampir semua transaksi perbankan di bank konvensional sudah bisa dilakukan di bank syariah. Jadi, sebenarnya, tidak ada alasan untuk tidak ‘hijrah’ ke bank syariah.

Sebagai sebuah industri yang selalu berusaha menyesuaikan diri dengan zaman, tentu tidak semua regulasi ataupun praktik di bank syariah sudah sempurna. Tapi, bukan berarti karena tidak sempurna, semuanya juga menjadi terlarang.

Justru kekurangan yang ada, harus terus disempurnakan seiring berjalannya waktu. Sebagaimana kaidah dalam ilmu fikih: Kalau belum mampu melakukan yang diperintahkan seluruhnya, jangan tinggalkan semuanya. Ma La Yudraku Kulluhu La Yutraku Jalluhu.

Kami sebagai praktisi, terbuka atas kritik yang membangun selama dilakukan secara elegan. Karena itu, jika ada masyarakat atau ulama yang menemukan kekurangan dalam praktik perbankan syariah sebaiknya mengutarakannya secara langsung.

Jadi, mereka tidak mengeluarkan opini yang justru membingungkan masyarakat. Sebab, bisa jadi kekurangan yang dimaksud hanyalah perbedaan sudut pandang yang bisa dicari titik temunya.

Tabayun

Dalam Islam, kita mengenal istilah tabayun atau memeriksa suatu persoalan dengan teliti dan mendiskusikannya guna mencari kebenaran. Di tengah derasnya arus informasi dewasa ini, bertabayun menjadi sangat perlu khususnya dalam hal muamalah.

Sebab, dengan hadirnya medsos kini siapa pun bisa berpendapat. Siapa saja bisa mengunggah video atau tulisan tentang persoalan agama dengan versi masing-masing. Karena itu, tabayun mutlak perlu untuk memilah informasi yang benar.

Nah, dalam bertabayun dibutuhkan pihak yang punya otoritas. Dalam konteks syariat, pihak yang punya otoritas adalah ulama yang dalam hal ini, kumpulan ulama di Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI). Pun dalam hal perbankan syariah.

Kembali ke persoalan sah atau tidaknya transaksi di bank syariah, dapat penulis kemukakan, setiap produk yang dikeluarkan bank syariah sudah melalui tahapan amat ketat. Jauh lebih ketat daripada bank konvensional.

Jika dalam mengajukan produk bank konvensional hanya berizin ke OJK, bank syariah harus ke DSN lebih dulu. Setelah disetujui dan sesuai fatwa, baru diajukan ke OJK atau jika belum ada fatwa yang mengaturnya, dibuatkan fatwa baru dan diajukan ke OJK.

Lebih jauh lagi, di masing-masing bank syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan inilah yang berfungsi memastikan setiap kegiatan di bank syariah sesuai koridor syariat Islam.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA