Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Ibnu Khaldun, Pajak, dan Negara

Selasa 22 Jan 2019 11:34 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Ilustrasi Orang Bayar Pajak

Foto:
Fungsi pajak itu adalah untuk keadilan semuanya

Pada tahapan awal, dinasti memiliki kualitas yang baik pada masyarakatnya, merencanakan pengeluaran yang moderat, dan menghormati kekayaan orang lain. Saat itu dinasti menjauhi pajak yang berat. Pada tahap kedua, penguasa memperoleh kekuasaan penuh atas rakyatnya, mengklaim seluruh otoritas untuk dirinya sendiri, mengecualikan mereka, dan mencegah dari mencoba mengambil bagian di dalamnya. Saat itu adalah tahap stabilisasi dan konsolidasi kekuatan, semakin memperkuat perasaan kelompok dan memberi penghargaan kepada para pendukungnya melalui pengeluaran yang baik.

Pada tahap ketiga merupakan kemakmuran ekonomi dan kenikmatan yang diperoleh pemerintah. Sehingga perhatiannya banyak difokuskan pada pengumpulan pajak, administrasi penerimaan dan pengeluaran publik. Pengembangan kota, pembangunan gedung-gedung besar, peningkatan tunjangan pejabat, dan masyarakat umum menarik perhatian.

Beban pengeluaran mewah dan perpajakan meningkat meskipun ketenangan dan kepuasan terjadi. Tahap ini adalah saat terakhir penguasa berada dalam otoritas penuh. Pada tahap keempat, penguasa puas dengan apa yang telah dibangun oleh para pendahulunya: Ia membatasi aktivitasnya, mengikuti jejak mereka dengan cermat. Ia tidak mengambil inisiatif sendiri. Ekspansi kekuatan politik-ekonomi terhenti dan terjadilah semacam stagnasi.

Pada tahap kelima, penguasa menikmati kemewahan, menjalani kehidupan yang sangat mewah, membuang-buang sumber daya yang terakumulasi oleh aturan sebelumnya. Aparat yang tidak kompeten dan tidak memenuhi syarat dipercayakan untuk melakukan hal-hal terpenting dari negara. Orang-orang pengadilan yang menganggur dihargai, dan kritikus yang tulus dihina dan dihukum. Penguasa kehilangan semua jenis simpati dan perasaan kelompok.

Pada tahap ini pajak meningkat. Sementara pendapatan menurun. Ekonomi hancur dan sistem sosial terganggu. Pemerintah menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan kejatuhannya. Kemudian diambil alih oleh dinasti baru, didukung oleh perasaan kelompok yang kuat dan kohesi sosial.

Tahapan yang ditampilkan Ibn Khaldun ini mungkin sedang terjadi di Indonesia, khususnya pada tahapan kelima. Inilah yang akhirnya mengakibatkan banyak rakyat menginginkan pemerintahan baru, yang akhirnya mungkin akan kembali kepada siklus pertama dalam teori Ibnu Khaldun.

Beliau menggambarkan harta itu saling memerlukan antara rakyat (al-raiyyah) dan penguasa (as-Sulthan); Jika penguasa menahannya, maka kekuasaan pada rakyat akan hilang. Sehingga, tahapan-tahapan dalam posisi puncak kegemilangan harus memerhatikan kemaslahatan masyarakatnya dengan mengelola keuangan negara sebaik mungkin.

Inti dari teori perpajakan Ibn Khaldun yaitu untuk menurunkan pembebanan pajak atas jumlah individu-individu yang mampu melakukan aktivitas usaha atau bisnis. Karena dengan cara ini, mereka mendorong perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pengusaha dan pendapatan bagi pemerintah.

Alasannya berdasarkan konsep zakat yang disyariatkan oleh Islam yang rate-nya sangat kecil, tetapi memilki kemaslhatan yang besar buat masyarakat. Tampaknya Ibnu Khaldun sepenuhnya memahami tarif dan pendapatan pajak adalah dua hal yang berbeda.

Tarif pajak yang tinggi bukanlah jaminan bahwa hal itu akan memaksimalkan pendapatan pajak. Sebaliknya itu akan menunjukkan pendapatan yang menurun setelah tahap tertentu. Karena tarif pajak yang lebih tinggi menghambat upaya kerja masyarakat. Itu juga mendorong mereka untuk menyiasati, bahkan menghindari pajak. Dampaknya, bukan meningkat, pendapatan pajak justru akan menyusut.

Sistem perpajakan yang sehat yaitu dengan tidak meminta lebih dari yang bisa ditoleransi. Tidak terlalu banyak membebankan biaya kepada siapa pun. Kemudian  negara memperlakukan semua orang dengan adil. Ini membuat negara lebih mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan, menurut Ibnu Khaldun, anggaran pemerintah mungkin terjadi surplus, seimbang, atau defisit tergantung pada tingkat pembangunan dan komposisi pengeluarannya. Karenanya tarif pajak akan rendah, sedang, atau berlebihan.  Semuanya itu dikembalikan kepada pemerintah yang berkuasa mau dikemanakan arah sistem dan kebijakan pajaknya. Gagasan Ibnu Khaldun ini bisa kita ambil sebagai ibrah  dalam pengelolaan perpajakan Indonesia.

*) Direktur Pusat Studi Kitab Klasik Islami STEI Tazkia dan Peneliti ISEFID

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA