Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

Arah Politik Muhammadiyah

Jumat 02 Nov 2018 08:24 WIB

Red: Elba Damhuri

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (dari kiri) bersalaman usai melakukan silahturahim di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (23/2).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (dari kiri) bersalaman usai melakukan silahturahim di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (23/2).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Muhammadiyah sama sekali tidak memiliki agenda counter ideology.

REPUBLIKA.CO.ID

Oleh: Syamsul Arifin, Guru Besar dan Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang

Muhammadiyah menjadi salah satu ormas Islam yang diharapkan memberikan dukungan terhadap capres-cawapres, baik pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti.

Upaya mendapatkan dukungan itu, terlihat pada kunjungan mereka ke kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah beberapa bulan lalu. Itu merupakan fenomena rutin yang selalu terjadi pada setiap gelaran politik akbar. Pada Pilpres 2014, Muhammadiyah juga didekati.

KH Ma’ruf Amin saat berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah di Jakarta awal September lalu, tanpa tedeng aling-aling mengungkapkan, kunjungannya untuk mendapat dukungan dari Muhammadiyah. Pekan berikutnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengharapkan hal sama. Wajar bila Muhammadiyah diharapkan memberikan dukungan karena pertimbangan berikut ini.

Pertama, sikap Muhammadiyah yang tegas mengambil jalan tengah atau netral. Pilihan ini mudah dilakukan, mengingat pasangan yang bersaing di Pilpres 2019 tidak satu pun yang tercatat sebagai kader Muhammadiyah.

Namun, bukan karena pertimbangan ketiadaan kader Muhammadiyah yang ikut kontestasi Pilpres 2019, melainkan karena semata-mata watak Muhammadiyah yang sejak kelahirannya nonpolitik, meskipun bukan apolitis.

Karya klasik Alfian bertajuk, Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism (1989), bisa kita rujuk untuk memahami watak Muhammadiyah yang konsisten dan teruji dalam usianya yang melampaui satu abad.

Menurut Alfian, pada Muhammadiyah melekat tiga ciri pokok. Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan keagamaan. Kedua, Muhammadiyah sebagai agen perubahan sosial, dan ketiga, Muhammadiyah sebagai kekuatan politik.

Bukan partai politik, Muhammadiyah memiliki modal politik yang ikut menentukan arah kebijakan politik. Dalam konteks kebijakan kotemporer, melalui jihad konstitusi, Muhammadiyah berhasil melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Jihad konstitusi merupakan perwujudan orientasi politik kebangsaan dan kerakyatan yang dipilih Muhammadiyah, alih-alih politik kekuasaan yang lazim ditempuh partai politik. Politik kebangsaan jauh dari hiruk-pikuk mobilisasi massa disertai bendera dan umbul-umbul.

Muhammadiyah dengan politik demikian menempuh jalan tenang dan 'sunyi'. Tapi justru dengan menempuh jalan itu, Muhammadiyah, tegas George McTurnan Kahin lewat karya klasiknya, Nasionalisme & Revolusi Indonesia (2013), mampu menciptakan perubahan.

Kita nukil Kahin di halaman 121 dari bukunya, “Muhammadiyah tidak ubahnya anak sungai yang tenang tetapi dalam dan turut berkontribusi dalam arus nasionalisme politik dan secara diam-diam, tetapi berkelanjutan berhasil menghidupkan dan memperkuat arus tersebut.’’

Muhammadiyah mampu melakoni peran politiknya dengan lebih menyasar isu strategis kebangsaan dan kerakyatan karena dalam diri Muhammadiyah terdapat beberapa modal. Di urutan pertama adalah modal ideologi.

Ini merupakan modal yang terbentuk sebagai dialektika dan sintesa pembacaan terhadap ajaran Islam yang sempurna dengan pembacaan terhadap realitas empirik yang multidimensional dan kompleks.

Sedari kelahirannya, Muhammadiyah sama sekali tidak memiliki agenda counter ideology. Muhammadiyah lebih memilih mengisi Indonesia yang telah memiliki ideologi dan struktur mapan, dengan amal strategis yang bisa dinikmati masyarakat.

Tidak kalah pentingnya, modal kedua, yaitu intelektual. Muhammadiyah memiliki elite dengan kapasitas mumpuni dalam melakukan pembacaan secara radikal dan kritis terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Sebagai tindak lanjutnya, Muhammadiyah, antara lain memiliki beragam amal usaha, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan filantropi. Modal ketiga, basis massa terutama di perkotaan meskipun belakangan perkembangan Muhammadiyah merambah pula ke pedesaan.

Penulis meminjam kategorisasi Charles Kurzman penulis Liberal Islam: A Sourcesbook yang saat menganalisis, “Who Are Islamist?”, memunculkan tiga kategori, yakni leaders, activists, dan supporters.

Kategorisasi ini bisa dipakai untuk menjelaskan, “Siapa itu Muhammadiyah?” Ada yang bisa dibuat dengan mudah statistiknya, yaitu mereka yang menjadi pemimpin dan aktivis mulai dari puncak hingga akar rumput.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA