Saturday, 18 Jumadil Akhir 1440 / 23 February 2019

Saturday, 18 Jumadil Akhir 1440 / 23 February 2019

Rokok dan Defisit BPJS

Jumat 28 Sep 2018 09:28 WIB

Red: Elba Damhuri

BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan.

Foto: ANTARA FOTO
Kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan manjadi opsi yang harus diambil.

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Badrul Munir, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Neurologist Melayani Pasien BPJS

Dengan ditandatanganinya peraturan presiden (perpres) tentang pemanfaatan cukai rokok untuk menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan, di satu sisi melegakan bagi BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan (faskes) untuk bisa beroperasional lagi.

Namun, di sisi lain menjadi 'tamparan' moral bagi praktisi kesehatan. Betapa tidak, rokok yang selama ini divonis sebagai zat berbahaya bagi kesehatan dan bisa mengancam nyawa justru saat ini berubah menjadi 'penyelamat' nyawa.

Penyelamat nyawa karena cukai rokok yang disuntikkan pemerintah ke BPJS Kesehatan mampu menggerakkan lagi operasional rumah sakit dan faskes yang hampir berhenti akibat klaim dari BPJS Kesehatan belum turun.

Hal tersebut karena defisit anggaran yang terus membengkak dari tahun ke tahun. Klaim rumah sakit dari BPJS yang sering macet ini menyebabkan beberapa layanan kesehatan ke pasien akan terhambat bahkan berhenti.

Maka itu, bisa kita bayangkan berapa juta pasien yang akan meregang nyawa bila layanan yang selama ini diterima akan dihentikan karena operasional rumah sakit tidak berjalan akibat klaim BPJS Kesehatan yang tidak kunjung turun. Dari sisi ekonomi, alokasi cukai rokok untuk memperbaiki dampak nasional akibat rokok sudah sering terjadi. Mereka pada umumnya menyebutnya 'pajak dosa' (sin atas).

Dampak rokok yang menyebabkan gangguan kesehatan konsumennya, beberapa penyakit akibat rokok telah diderita oleh warga negara Indonesia, dan harus dibebankan biayanya ke BPJS Kesehatan, maka alokasi ini sangat tepat.

Walaupun banyak yang berpendapat, subsidi cukai rokok untuk defisit BPJS ini merupakan langkah yang merugikan pendapatan daerah penghasil tembakau dan produk olahannya karena sebagian cukai yang sebetulnya milik daerah tersebut, harus disetor ke pemerintah pusat untuk alokasi anggaran BPJS Kesehatan.

Namun, alokasi cukai ini merupakan langkah darurat untuk menyelamatkan nyawa BPJS Kesehatan yang kritis akibat defisit yang terus berjalan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, defisit tahun 2018 ini diperkirakan menembus Rp 11,8 trilliun.

Hal yang perlu diketahui, subsidi ini bukanlah penyelesaian permanen dari defisit BPJS Kesehatan. Ibarat sebuah penyakit, cukai rokok ini ibarat obat simptomatik, yakni hanya penghilang gejala yang muncul.

Sedangkan penyebab penyakitnya belum terselesaikan. Ibarat sebuah penyakit infeksi bakteri yang menyebabkan gejala panas badan, maka subsidi cukai rokok ini ibarat obat penurun panas yang bersifat sementara. Bakal muncul panas lagi kalau belum diberi antibiotik yang sesuai dengan bakteri penyebab infeksi ini.

Bakteri penyebab infeksi dalam keuangan BPJS Kesehatan sudah teridentifikasi. Antara lain, pertama, ketidaksesuaian antara iuran BPJS yang dibutuhkan dan iuran premi yang dibayarkan peserta BPJS. Ketidaksesuaian ini menyebabkan 'setting rugi' dalam anggaran keuangan BPJS. 

Kedua, pola penyakit yang berubah. Penyakit katastropik banyak diderita oleh masyarakat Indonesia saat ini. Penyakit tersebut adalah jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke.

Ketiga, ketidakpatuhan peserta untuk membayar iuran secara rutin setiap bulannya. Maka, sesungguhnya langkah yang paling solutif adalah menaikkan iuran BPJS Kesehatan ke nilai premi sesungguhnya.

Namun, mengambil langkah ini bukanlah kebijakan populis dan tidak akan diambil pemerintah saat ini. Apalagi, menjelang pilpres dan pileg tahun depan, maka sudah dapat dipastikan, pemerintah sekarang tidak akan berani menaikkan iuran premi BPJS.

Dan mungkin, akan dinaikkan oleh pemerintah baru pascapilpres pada awal pemerintahan terbentuk. Menaikkan iuran premi BPJS ibarat menaikkan harga BBM bersubsidi, akan ada dampak politik yang sangat besar bagi elektabilitas penguasa.

Namun sesungguhnya, dampak lanjutan kenaikan premi tidak sebesar dan semasif kenaikan harga BBM bersubsidi atau PLN. Sebab, premi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi ataupun jasa yang berdampak langsung pada kenaikan harga barang.

Dalam kondisi ini, dibutuhkan keberanian politik untuk menaikkan iuran BPJS agar keberlangsungan JKN yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang merupakan amanat undang-undang, dapat terpenuhi.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA