Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Kesamaan Agama Pun tak Mampu Persatukan Teluk

Senin 17 Dec 2018 08:50 WIB

Red: Elba Damhuri

Ikhwanul Kiram Mashuri

Ikhwanul Kiram Mashuri

Foto: Republika/Daan
Saudi membentuk entitas baru untuk mencari teman baru, melupakan teman sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Ikhwanul Kiram Mashuri

Rabu (12/12) lalu, Arab Saudi mengumumkan sebuah kesepakatan untuk membentuk entitas negara-negara di sekitar Laut Merah. Pembentukan entitas baru ini diprakarsai Raja Salman bin Abdulaziz.

Anggotanya adalah beberapa negara Arab dan Afrika yang berbatasan dengan Laut Merah dan Teluk Aden, yaitu Arab Saudi, Mesir, Sudan, Djibouti, Yaman, Somalia, dan Yordania. Tujuannya untuk menciptakan stabilitas di kawasan dan meningkatkan keamanan, investasi, dan pengembangan negara-negara anggota.

Kesepakatan itu diumumkan setelah Raja Salman bertemu dengan perwakilan dari negara-negara tadi di Riyadh. Belum diketahui bagaimana pola dan bentuk kerja sama antaranggota dalam entitas itu, juga seperti apa pendanaannya.

Namun, melihat komposisi anggota dalam entitas yang akan dibentuk itu, bisa ditebak, Arab Saudi yang akan mendominasi. Selain sebagai pemrakarsa, Saudi merupakan negara terkaya dan paling berpengaruh daripada yang lainnya.

Tiga hari sebelumnya, Raja Salman juga telah menjadi tuan rumah KTT ke-39 Dewan Kerja Sama Teluk. Dewan ini beranggotakan enam negara: Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Oman, Bahrain, dan Qatar. Penguasa (Amir) Qatar Syekh Tamim bin Hamad al-Tsani ogah menghadiri KTT di Riyadh ini. Sudah lebih dari satu setengah tahun (sejak 5 Juni 2017) Qatar dikucilkan oleh saudara-saudaranya di Teluk.

Beberapa pengamat Timur Tengah mengibaratkan langkah Arab Saudi membentuk entitas baru itu sebagai “mencari teman baru, melupakan saudara sendiri”. Tentu saja dalam hubungan antarnegara, hal semacam itu lumrah saja. Seperti halnya dalam politik ada istilah “tidak ada teman abadi, yang abadi adalah kepentingan”, begitu pulalah hubungan antarnegara di Teluk.

Banyak alasan mengemuka di balik pengucilan terhadap Qatar. Tidak sekadar tudingan bahwa negara kecil di Semenanjung Jazirah Arab nan kaya itu mendukung terorisme dan berhubungan baik dengan Iran.

Bila membaca berbagai media, baik yang berafiliasi dengan Qatar maupun Arab Saudi dan pendukungnya, akan terpapar alasan lain tentang ketidaksenangan masing-masing pihak yang berseteru terhadap pihak lainnya. Alasan lain yang tidak tertera dalam dokumen resmi. Alasan lain yang kemungkinan justru menjadi dasar utama pengucilan terhadap Qatar.

Antara lain, Qatar sering dianggap sebagai saudara yang “bandel nan sombong”. Misalnya, ia ogah tunduk pada kesepakatan yang telah dibuat para pemimpin Teluk, terutama terkait dengan kelompok-kelompok yang sering dituduh sebagai teroris. Dalam hal ini, Qatar menampung dan membantu sejumpah pemimpin Ikhwanul Muslimin dan Faksi Hamas di Gaza.

Sebagai info, Ikhwanul Muslimin (IM) yang sempat memenangkan pemilu dan kemudian berkuasa di Mesir pascalengsernya rezim Presiden Husni Mubarak telah dianggap sebagai kelompok teroris oleh penguasa Mesir sekarang dan kemudian diikuti oleh sejumlah negara Teluk. Lha, kelompok yang dianggap teroris ini kemudian justru dibantu Qatar, termasuk ulama besar Syekh Dr Yusuf Qaradhawi yang selama bertahun-tahun bermukim di Doha.

Selanjutnya, Qatar juga dinilai melanggar kesepakatan telah berhubungan baik dengan Iran yang oleh Arab Saudi dan negara Teluk lainnya dianggap sebagai musuh bebuyutan. Qatar juga membangkang terhadap koalisi militer yang dipimpin Saudi untuk menyerang kelompok Houthi di Yaman.

Sebaliknya, Qatar pun menuduh bahwa Dewan Kerja Sama Teluk telah dikangkangi Arab Saudi dan UEA untuk kepentingan mereka. Seperti ditulis kolumnis media Bloomberg Bobby Ghosh, Arab Saudi dan UEA sangat mendominasi keputusan-keputusan dalam Dewan Kerja Sama Teluk, termasuk ketika mengucilkan Qatar.

Menurut Ghosh, Bahrain memang mendukung keputusan pengucilan terhadap Qatar, tetapi Oman dan Kuwait “sangat tidak senang” dengan dominasi Arab Saudi dan UEA dalam Dewan Kerja Sama Teluk. Namun, lanjut Ghosh, Saudi dan UEA tidak akan berani mengeluarkan Qatar dari Dewan Kerja Sama Teluk karena pasti ditentang Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Qatar sebenarnya merupakan negara kecil saja. Posisinya berada di Semenanjung Jazirah Arab, dikepung Arab Saudi di selatan dan Teluk Persia di tiga sisi sisanya. Penduduknya sedikit. Pada 2017, menurut Otoritas Statistik Qatar, total populasi negara ini mencapai 2,6 juta jiwa. Itu pun yang berkewargawegaraan Qatar hanya 313 ribu orang (12 persen). Sisanya, atau 2,3 juta, adalah ekspatriat alias pekerja asing dari berbagai negara.

Meski kecil, jangan tanya kekayaan mereka. Versi World Bank, Qatar merupakan negara terkaya ketiga di dunia setelah Luksemburg dan Norwegia. Pada 2016, pendapatan per kapita Qatar mencapai 93.714,1 dolar atau sekisaran Rp 1.218.283.300,00 (dengan nilai tukar Rp 14 ribu per dolar AS).

Kondisi ekonomi seperti itulah barangkali yang menyebabkan Qatar berani berbeda. Mereka pun tidak gentar ketika harus menerima keputusan pengucilan sekalipun, apalagi Qatar telah terpilih sebagai penyelenggara Piala Dunia 2022. Kepercayaan Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, tentu tidak main-main. Penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia juga merupakan yang pertama di kawasan Teluk dan bahkan di seluruh Timur Tengah.

Selain berbagai hal di atas, faktor usia para pemimpin negara-negara Teluk ternyata juga ikut mempunyai andil dalam hubungan antarmereka, berikut keputusan di Dewan Kerja Sama Teluk. Di masyarakat Arab pada umumnya, termasuk di Teluk, berlaku senioritas dan junioritas.

Tidak seperti di negara-negara demokrasi yang para pemimpinnya dipilih oleh rakyat dalam pemilu, semua negara Teluk berbentuk monarki absolut. Raja atau amir adalah segalanya. Para pemimpin merupakan turun-temurun, terserah kepada keluarga penguasa.

Mari kita lihat berapa usia para penguasa negara-negara Teluk sekarang. Raja Salman bin Abdulaziz, penguasa Saudi, kini berusia 82 tahun. Putra mahkotanya, Pangeran Muhammad bin Salman, 33 tahun. Selanjutnya, Amir Qatar, Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Tsani berumur 38 tahun, lalu Amir Kuwait Syekh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah 89 tahun, kemudian Sultan Oman Sayyid Qaboos bin Sa’id al-Bu Sa’id 77 tahun, Raja Bahrain Syekh Hamad bin Isa al-Khalifa 69 tahun, Presiden UEA dan sekaligus Amir Abu Dhabi Syekh Khalifah bin Zayid Sultan al-Nahyan 70 tahun, dan Wakil Presiden UEA yang merangkap Amir Dubai Syekh Muhammad bin Rashid al-Maktoum 69 tahun.

Dilihat dari sisi usia, penguasa paling muda di negara-negara Teluk adalah Putra Mahkota Saudi Pangeran Muhammad bin Salman (33 tahun), lalu Amir Qatar Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Tsani (38 tahun). Meski Pangeran Muhammad secara hierarki merupakan orang kedua, secara de facto, seperti dikatakan banyak pihak, dialah penguasa Arab Saudi sesungguhnya.

Oleh karena itu, bisa dipahami kalau kemudian ada semacam rivalitas antara Amir Qatar dan Putra Mahkota Saudi, termasuk di Dewan Kerja Sama Teluk. Apalagi, Syekh Tamim lebih lama menjadi orang nomor satu di negaranya dan usianya lebih tua lima tahun.

Seperti diketahui, berbagai kebijakan kontroversial Dewan Kerja Sama Teluk terjadi pada masa Pangeran Muhammad menjadi wakil putra mahkota dan kemudian putra mahkota, antara lain koalisi militer untuk menyerang Yaman dan perseteruan dengan Iran, juga pengucilan terhadap Qatar.

Dengan latar belakang semacam itu, tampaknya Qatar akan sangat sulit segera kembali ke pangkuan keluarga Dewan Kerja Sama Teluk. Persamaan agama, bahasa, dan tradisi pun tidak akan bisa mempersatukan mereka.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA