Saturday, 9 Syawwal 1439 / 23 June 2018

Saturday, 9 Syawwal 1439 / 23 June 2018

'Ingat, Penguasa tak Pernah Salah, Penguasa Selalu Benar'

Selasa 06 February 2018 18:24 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Pemain Cile Arturo Vidal (kedua dari kanan) ketika menerima kartu kuning ketika menghadapi Ekuador pada kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona CONMEBOL di Stadion Monumental, Santiago, Cile, Jumat (6/10) dini hari WIB. Cile menang 2-1.

Pemain Cile Arturo Vidal (kedua dari kanan) ketika menerima kartu kuning ketika menghadapi Ekuador pada kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona CONMEBOL di Stadion Monumental, Santiago, Cile, Jumat (6/10) dini hari WIB. Cile menang 2-1.

Foto: EPA-EFE/MARIO RUIZ
Media malah banyak yang menjadi alat membungkam kritik.

Oleh: Abdullah Sammy*

Kill the messenger (membunuh si pembawa pesan) sejatinya sebuah trik kuno. Jauh sebelum teknologi berkembang pesat, akses informasi hanya bisa didapat dari seorang pembawa pesan (messenger). Messenger kerap membawa pesan yang tidak ingin didengar si penerima. Saat seorang penguasa dan pendukungnya tak suka atau tak ingin mendengar pesan dari sang pembawa pesan, cara paling mudah adalah dengan membunuhnya.

Kill the messenger telah terjadi sejak abad pertama sebelum masehi. Kisahnya terjadi saat perseteruan antara Romawi dan Kerajaan Armenia. Adalah pembawa pesan dari pemimpin pasukan Romawi, Lucullus, yang mendatangi raja Armenia, Tigranes.

Pihak Romawi mengirim pesan lewat sang messenger yang menyatakan seruan agar Tigranes menyerahkan musuh Romawi yang mengungsi ke tanah Armenia. Karena tak suka dengan pesan itu, pasukan Tigranes lantas memenggal kepala sang messenger Romawi.

Di era saat ini, kill the messenger sudah menjadi frasa metafora. Tapi substansinya masih sama, yakni reaksi atas ketidaknyamanan dan ketidaksukaan atas sebuah informasi yang diucapkan oleh si pembawa informasi. Karena tidak suka dengan isi informasi, maka si pembawa informasi dihabisi.

Aroma kill the messenger tampak jelas dalam kasus kritik Ketua BEM UI Zaadit Taqwa pada Presiden Jokowi. Setelah insiden kartu kuning yang diberikan mahasiswa jurusan Fisika itu, perlahan tapi pasti usaha menyerang pribadi Zaadit mulai dilancarkan secara sistematis.

Mulai dari tudingan afiliasi dengan PKS, anggapan bahwa mahasiswa harusnya hanya fokus kuliah, hingga soal jaket kuning yang dipakai Zaadit. Celakanya, framing untuk menghabisi Zaadit justru dimainkan oleh mayoritas media besar.

Walhasil, isu kritik yang disampaikan jadi kabur. Bukan substansi kritiknya yang dibahas, tapi mengenai sosok mahasiswanya yang dikritisi. Aneh bin ajaib.

Padahal secara substansi kritikan yang disampaikan Zaadit adalah isu yang memang tengah menjadi perbincangan di ruang publik. Pertama soal krisis kemanusiaan di Asmat, dwifungsi Polri, dan isu mengenai organisasi kemahasiswaan yang akan di bawah pengawasan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pembahasan soal ketiga isu yang disampaikan Zaadit sejatinya merupakan hal yang lebih krusial untuk dikuliti media ketimbang hanya membahas pribadi Zaadit semata. Sebab memang, tugas media sebagai anjing penjaga (watch dog) atas segala tingkah polah penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Tapi yang terjadi sekarang malah sebaliknya. Media malah banyak yang menjadi alat membungkam kritik. Si penyampai kritik malah dibunuh lewat berita media yang lebih menyerupai cheerleader penguasa.

Lucunya lagi, bukan baru pada Jokowi BEM UI melakukan kritik. Sebab faktanya, setiap presiden yang datang ke UI selalu disambut dengan kritikan. Bahkan di zaman SBY dahulu, sempat terjadi sedikit kerusuhan sebagai bagian dari sambutan mahasiswa.

Jadi wajar dan bukan hal baru apabila penguasa dihadiahi kritikan saat datang ke kampus. Pertanyaannya, mengapa baru kali ini ada pihak yang begitu alergi dengan kritikan mahasiswa kepada sang presiden? Mungkin yang alergi terhadap tindakan Zaadit ini ingin agar penguasa yang datang ke kampus mendapat karpet merah dan kalungan bunga dari mahasiswa.

Dalam hal yang terkait pribadi Zaadit, taruhlah dia secara pribadi salah. Lantas apakah itu juga berarti segala pesan yang disampaikannya salah? Saya jadi teringat saat seorang bintang NBA LeBron James dikritik oleh legenda basket Charles Barkley yang kini jadi pengamat di NBA TV.

Barkley mengkritisi LeBron yang dinilainya lebih banyak mencampuri urusan manajemen tim Cleveland Cavaliers. Mendengar kritik itu, LeBron membalas Barkley dengan membongkar masa lalu eks bintang Phoenix Suns itu yang gemar mabuk dan berkelahi.

Tapi apa yang disampaikan Barkeley sebagai respons terhadap James jauh lebih menusuk dan masuk ke dalam akal sehat. "Beberapa yang LeBron sampaikan terkait (masa lalu) saya ada benarnya, tapi itu tak membuat pesan yang saya sampaikan (saat ini) menjadi salah. Jadi saat anda tak suka dengan sebuah pesan maka yang anda lakukan adalah membunuh si pembawa pesan (kill the messenger)," kata Barkley tegas.

Apa yang disampaikan Barkley mungkin sama dengan apa yang terjadi pada Zaadit Taqwa. Mungkin saja Zaadit memang kader PKS, mungkin juga dia tak paham dan tak pernah lulus ekonomi makro. Dia juga salah memakai jaket almamater. Tapi dengan semua kesalahannya itu, apakah substansi kritik soal asmat, dualisme polri, dan aturan kemahasiswaan jadi keliru?

Mungkin yang mengkritisi Zaadit Taqwa merasa, krisis kemanusiaan di Asmat bukan merupakan tanggungjawab Jokowi dan pemerintah pusat. Sebab mungkin bagi mereka segala yang dilakukan Jokowi hanya pantas diapresiasi bukan dikritisi.

Mereka juga berpikir dwifungsi polri bukan hal yang harus dikritisi, melainkan itu adalah amanat hakiki reformasi. Mereka yang mengkritisi Zaadit Taqwa ini juga mungkin berpikir organisasi mahasiswa harus di bawah kendali penuh Kemenristekdikti.

Mungkin itu semua yang ada di kepala mereka yang begitu alergi dengan adanya kritik pada Jokowi di UI. Sehingga bukan substansi kritikan yang dibahas melainkan orang yang mengkritik yang diulas.

Sejatinya inilah kenyataan yang terjadi di alam pikiran para cheerleader, fans boy, dan para penjilat kekuasaan. Tiga pasal yang berlaku di kepala mereka adalah pasal 1: penguasa tak pernah salah, pasal 2: penguasa selalu benar, dan pasal 3: Jika penguasa salah, maka lihat kembali pasal pertama.

Mudah-mudahan pasal-pasal di atas juga tidak sedang melanda media di Indonesia. Sebab media sejatinya bukan alat untuk membunuh si penyampai pesan. Media justru harusnya menjadi wadah setiap orang yang ingin menyampaikan pesan untuk mengkritisi kekuasaan.

Sebab lagi-lagi, satu kata kritik dari media jauh lebih berarti ketimbang sejuta paragraf pujian. Sebab memang begitu tugas media selaku anjing penjaga, bukan justru anjing penjilat penguasa.

 

*Abdullah Sammy, Jurnalis Republika.

 

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES