Wednesday, 8 Safar 1440 / 17 October 2018

Wednesday, 8 Safar 1440 / 17 October 2018

Proyek Infrastruktur Pemerintah Antara Harapan dan Kenyataan

Selasa 07 Aug 2018 00:01 WIB

Red: Joko Sadewo

Teguh Firmansyah.

Teguh Firmansyah.

Foto: Teguh Firmansyah
Pembangunan infrastruktur tanpa memperhitungkan kapasitas membuat ekonomi 'kepanasan'

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Teguh Firmansyah*

Pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo dalam memimpin selama lima tahun ini. Infrastruktur dibangun tak hanya di Pulau Jawa, tapi juga pelosok-pelosok daerah, seperti Papua.

Pembangunan jalan, jembatan, bendungan, hingga jalur transportasi umum dikerjakan secara bersamaan. Ada yang sudah selesai atau masih dalam proses. Tercatat, ada 222 proyek strategis nasional dan tiga program tambahan yang dimiliki pemerintah. 

Tujuan dari pembangunan infrastruktur ini bukan tak lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan konektivitas antara satu wilayah dan daerah lain diharapkan laju distribusi barang akan semakin lancar.

Harga barang juga semakin kompetitif dan terjangkau. Dampaknya, memang tak bisa dirasakan dengan cepat, mungkin baru bisa terasa lima atau bahkan 10 tahun ke depan saat semuanya sudah selesai.

Namun, pembangunan infrastruktur besar-besaran ini bukan tanpa risiko. Jumlah utang pemerintah pastinya bertambah karena besarnya biaya yang dibutuhkan. Belum lagi risiko mangkrak jika dana yang dibutuhkan kurang karena pembengkakan anggaran. Tercatat total keseluruhan utang RI hingga Mei sebesar 358,6 miliar dolar AS atau Rp 5.075,3 triliun. Selama empat tahun pemerintahan Jokowi, peningkatannya 48 persen dibanding era presiden sebelumnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur secara jorjoran tanpa memperhitungkan kapasitas dalam negari juga bisa membuat ekonomi 'kepanasan'. Seperti yang terjadi sekarang, saat pembangunan dilakukan, tetapi mayoritas bahannya berasal dari luar alias impor.

Mau tidak mau, Indonesia harus merogoh kocek dalam bentuk dolar untuk membiayai impor tersebut. Dalam kondisi normal mungkin it's ok, tapi ketika gejolak ekonomi saat ini, tentu membuat volatilitas mata uang rupiah semakin tertekan. Defisit neraca perdagangan semakin dalam.

Apalagi, peningkatan impor tak hanya terjadi pada barang modal atau baku, impor migas Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup drastis akibat kenaikan harga minyak mentah dunia. Impor migas pada Mei 2018 mencapai 2,82 miliar dolar AS atau naik 20,95 persen dibanding April 2018 dan naik 57,17 persen dibanding Mei 2017.

Dalam satu kicauannya, Faisal Basri bahkan mempertanyakan apakah 'pembantu-pembantu' Presiden Joko Widodo tidak mengingatkan tentang ini. Yakni, kalau investasi digenjot jauh melampaui tabungan dan defisit APBN yang memperbesar bakal memperburuk current acount atau negara pembayaran. Hal itu akan menjadi akar masalah rupiah melemah dan cadangan devisa tergerus.

Rupiah saat ini sudah berada di level Rp 14.400 per dolar AS jauh di atas proyeksi pemerintah dalam APBN 2018 sebesar Rp 13.400 per dolar AS. Menurut grafik seperti dikutip akun Faisal Basri dengan sumber Bank Indonesia, rerata tahunan nilai tukar rupiah pada 2 Agustus 2018 sudah berada di level Rp 13.863 per dolar AS atau terendah sepanjang sejarah.

Belakangan, Presiden Jokowi pun sadar tentang masalah ini. Jokowi ingin mengevaluasi secara detail impor barang yang strategis dan tidak. Presiden ingin agar penggunaan bahan dalam negeri lebih diprioritaskan dalam proses produksi, termasuk pembangunan infrastruktur. Sejumlah proyek infrastruktur terancam akan tertunda. Jokowi mau mendatangkan dolar sebanyak-sebanyaknya untuk memperkuat kembali cadangan devisa.

Ada dua faktor eksternal yang sepertinya luput dari perhatian pemerintah saat fokus pembangunan infrastruktur digulirkan, Donald Trump dan minyak.

Usai terpilih dan dilantik sebagai presiden AS pada 2017, Donald Trump membuat rangkaian kebijakan dan pernyataan yang membuat guncang pasar dunia. Kebijakan 'America first' telah memicu ketegangan antara AS dan Cina.

Isu perang dagang antarkedua negara makin menguat dalam beberapa waktu terakhir setelah AS mengenakan bea masuk khusus untuk produk-produk asal Cina. Tujuannya, untuk memangkas defisit neraca perdagangan AS. Selain itu, AS tak ingin Cina dengan mudah begitu saja mengambil teknologi yang dimiliki Paman Sam.

Pernyataan yang keluar dari Presiden Trump maupun pejabat tinggi Cina ini membuat gejolak pada pasar dunia. Belum lagi sentimen kenaikan suku bunga AS yang bikin aliran investasi global lari ke Amerika. Kondisi itu mau tak mau ikut berimbas ke dalam negeri sehingga menekan rupiah. 

Situasi lain yang juga di luar prediksi, yakni harga minyak. Saat Presiden Jokowi baru memimpin, minyak dalam keadaan rendah-rendahnya. Harga minyak masih berada di kisaran 40 dolar AS per barel. Bahkan, ada yang mengatakan saat itu, era minyak mahal telah berakhir menyusul membanjirnya pasokan minyak dari AS. Penemuan minyak shale di negeri Paman Sam membuat harga minyak dunia turun drastis.

Isu perang harga minyak antara AS dan Saudi pun sempat menguat. Saudi berani meladeni permainan harga minyak murah dengan harapan perusahaan kilang minyak AS ambruk. Maklum, cost produksi minyak shale jauh lebih tinggi dibanding konvensional. 

Di Indonesia, Presiden secara perlahan maupun pasti memangkas beban subsidi yang selama ini dianggap sebagai penghalang untuk pembiayaan infrastruktur. Rencana tersebut berhasil dan pemerintah mulai menjalankan proyek ambisiusnya untuk pembangunan infrastruktur.

Sayang, harga minyak dunia kembali merangkak naik dan kini sudah berada di atas 70 dolar AS per barel. Angka itu jauh di atas Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan sebesar 48 dolar AS per barel. Adapun realisasi ICP saat ini sudah 60 dolar AS per barel. Booming minyak murah pun selesai.

Beban subsidi di sektor energi kembali bertambah. Apalagi dalam situasi menjelang pemilihan presiden ini, Jokowi tentu tak ingin menaikkan harga minyak bersubsidi atau tarif listrik. Bahkan, Pertamina sekalipun harus izin ke pemerintah jika ingin menaikkan Pertalite dan Pertamax yang sejatinya nonsubsidi.

Artinya, harus ada anggaran yang dipangkas atau menambah jumlah pendapatan negara bila ingin proyek infrastruktur ini dapat berjalan. Tapi, situasi sekarang bisa saja berubah usai pesta demokrasi 2019. Sangat dimungkinkan jika harga Pertalite maupun tarif listrik kembali dinaikkan guna melonggarkan tekanan terhadap keuangan Pertamina dan PLN sehingga memperbesar dividen buat negara.

Dari langkah tersebut, pemerintah bisa saja menambah sedikit pundi-pundi negara untuk menambal pembangunan infrastruktur yang belum selesai. Hanya saja, pemerintah sepertinya tak lagi segembor-gembor membangun proyek infrastrutkur seperti lima tahun terakhir. Karena jika Jokowi kembali memenangi pilpres, fokus periode keduanya adalah pembenahan sumber daya manusia, bukan lagi infrastruktur.

*) Penulis adalah redaktur republika.co.id

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA