Monday, 13 Safar 1440 / 22 October 2018

Monday, 13 Safar 1440 / 22 October 2018

Google, Hoaks, dan Pascakebenaran

Selasa 17 Jul 2018 00:07 WIB

Red: Joko Sadewo

Hoax. Ilustrasi

Hoax. Ilustrasi

Foto: ABC News
Era pascakebenaran menunjukkan sebuah masa di mana fakta sudah tidak lagi relevan.

REPUBLIKA.CO.ID,  oleh Ratna Puspita*

Pada 23 sampai 24 Juni lalu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengundang empat wartawan dari Jakarta untuk mengikuti pelatihan Google News Lab di Singapura. Empat wartawan tersebut, termasuk saya.

Pada pelatihan tersebut, wartawan dari Indonesia bergabung dengan wartawan dari negara-negara Asia Pasifik seperti Thailand, Myanmar, Korea Selatan, Mongolia, India, Australia, dan (yang terjauh) Samoa. Banyaknya informasi sekarang ini membuat wartawan juga kerap mengalami apa yang disebut oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel sebagai blur.

Sekarang ini, wartawan harus menghadapi berbagai gangguan informasi seperti berita bohong, misinformasi (informasi yang salah tetapi orang yang menyebarkannya meyakini informasi itu sebagai kebenaran), disinformasi (informasi yang salah dan orang yang menyebarkannya mengetahui bahwa informasi itu salah). Pelatihan itu menjelaskan jenis-jenis misinformasi dan disinformasi, yang menjadi tantangan verifikasi jurnalisme sekarang ini.

Kendati demikian, pelatihan itu juga mengingatkan wartawan untuk tidak terjebak pada informasi yang bertebaran tanpa melakukan verifikasi. Verifikasi adalah esensi jurnalisme seperti yang sudah ‘diajarkan’ oleh Kovach dan Rosenstiel dalam bukunya Sembilan Elemen Jurnalisme (2001).

Kovach dan Rosenstiel (2001:92) mengatakan teknologi seperti internet memang melemahkan metodologi verifikasi wartawan. Sekarang ini, jurnalisme yang berisi verifikasi sedang tergilas dengan jurnalisme yang berisi omongan. Karena itu, wartawan harus lebih ketat melakukan disiplin verifikasi. Hal itu akan memberi warga sebuah dasar untuk percaya pada laporan-laporan jurnalistik.

Pelatihan itu memberikan berbagai tools di internet yang membantu wartawan untuk melakukan verifikasi. Tools ini baik yang disediakan oleh Google maupun platform lain.

Tools ini seperti memanfaatkan Google Maps dan Google Earth untuk mengidentifikasi lokasi pada foto atau video yang menyebar. Ada  juga fitur untuk mencari foto yang mirip di internet. Sebagian tools itu sudah diakrabi oleh wartawan sejak lama, sebagian lain merupakan sesuatu yang baru.

Hoaks

Hal lain yang menarik dari pelatihan tersebut adalah berkumpulnya jurnalis dari berbagai negara dan mendiskusikan persoalan-persoalan berita bohong atau hoaks di negaranya masing-masing. Dari diskusi-diskusi itu, sebagian besar wartawan bercerita tantangan yang sama menghadapi berita bohong atau hoaks.

Berita bohong yang viral di negara-negara di Asia Pasifik sering kali terkait dengan kontestasi politik. Bahkan, ada wartawan-bukan dari Indonesia-yang bercerita tentang grup-grup percakapan keluarga yang menjadi sarana untuk menyebarkan link-link berisi informasi tidak terverifikasi.

Karena keterkaitan dengan politik ini, ada wartawan-lagi-lagi bukan dari Indonesia-yang lebih suka menyebut istilah 'informasi tidak terverifikasi' dibandingkan 'berita bohong'. Sebab, politik membuat istilah ‘berita bohong’ atau hoaks atau fake news ke area politik yang sarat kepentingan.

Namun, hoaks bukan hanya soal politik. Di Australia, informasi yang tidak punya kredibilitas dan kerap dipercayai warga terkait gerakan antivaksin. Di Thailand, tidak banyak berita bohong mengenai politik, tetapi ada banyak hoaks soal iklan kesehatan yang menipu konsumen.

Di negara-negara lain ada juga hoaks soal buah, atau tanaman yang menunda kiamat. Di Myanmar, ada hoaks mengenai undian atau lucky draw, yang membuat banyak orang tertipu.

Pascakebenaran

Diskusi-diskusi dengan para wartawan-wartawan yang hadir di kantor Google di Singapura itu juga menunjukkan tantangan berada di era pascakebenaran (post-truth). Kamus daring Oxford menjelaskan istilah post-truth sebagai relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. Terjemahan secara bebas, yakni fakta-fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi.

Dari definisi itu, era pascakebenaran menunjukkan sebuah masa di mana fakta sudah tidak lagi relevan. Segala hal yang dianggap sebagai kebenaran atau fakta sangat terkait dengan emosi dan keyakinan pribadi.

Media sosial yang seharusnya menjadi ruang berekspresi, dan menyalurkan pendapat pribadi, serta arena demokratis berubah menjadi bubble atau gelembung yang mengungkung penggunanya. Media sosial yang seharusnya membuat para pengguna memahami pendapat orang lain yang berbeda justru membuat pengguna hanya bertemu dengan pendapat yang seragam.

Alhasil, pengguna hanya mendengar pendapat yang mirip dengan pendapatnya. Pengguna lebih sering mendengar apa yang ingin dia dengar, dibandingkan mengetahui hal-hal yang berbeda dari dirinya.

Kondisi ini mendatangkan tantangan lain bagi para jurnalis. Pada era pascakebenaran, jurnalis tidak boleh salah bukan hanya lantaran persoalan kredibilitas, tetapi juga menghindari bullying. Tentu saja, jurnalis yang salah memberitakan sesuatu tidak bisa dibenarkan, tetapi bullying juga bukan sesuatu yang bisa diwajarkan.

Perisakan atau bullying di internet terhadap jurnalis, dan mungkin juga masyarakat lainnya, kerap tidak hanya terkait pekerjaannya. Perisakan juga sering kali masuk ke ranah personal.

Sayangnya, bagaimana jurnalis menghadapi perisakan ini tidak banyak dibahas dalam diskusi-diskusi selama trainee. Saran yang muncul ketika itu hanya menggunakan fitur seperti mute atau block, yang sering kali justru menambah kebencian dan menghentikan proses diskusi.

Beberapa hari setelah kembali ke Jakarta, ada kesempatan bertemu dengan dosen saya yang juga pelaksana tugas Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia, Dr Inaya Rahmani. Seperti pembicaraan-pembicaraan lain dengan Mbak Inaya-begitu saya menyapanya-yang selalu mencerahkan, diskusi singkat itu pun mengingatkan saya untuk melihat lebih dalam, misalnya, mengenai bagaimana bubble terbentuk.

Media sosial yang seperti ruang hampa membuat orang hanya mendengar ‘gema’ atau suaranya sendiri tidak serta-merta terbentuk. Begitupula dengan gelembung atau bubble yang mengungkung pengguna internet tidak begitu saja tercipta. 

Ada proses panjang selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, yang melibatkan banyak struktur dan sistem, termasuk sistem pendidikan, sehingga orang lebih percaya pada gelembungnya dibandingkan wacana yang berbeda. Karena itu, meletuskan gelembung itu juga bukan perkara mudah karena harus mengubah sistem dan struktur, yang tidak bisa hanya dalam satu malam.

*Penulis adalah wartawan Republika.co.id

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Deklarasi Emak-Emak Jawa Timur

Senin , 22 Oct 2018, 21:10 WIB