REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) bergandengan dalam menjamin kebutuhan air irigasi.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur, Ani Andayani mengatakan keharmonisasian ini ditandai dengan Kementan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) memulai kegiatan investigasi dan desain pengelolaan sistem irigasi di lahan tadah hujan, lahan dengan irigasi sederhana dan lahan kering yang telah ditetapkan fokus di lahan seluas 4 juta hektar di seluruh Indonesia.

"Menteri Pertanian telah menginstruksikannya pada sebuah pertemuan khusus agar segera dilaksanakan gerakan nasional tentang panen air ini dan siap sediakan dana sekitar 10 triliun pada tahun 2016," ungkap Ani Andayani.

Menurutnya, kegiatan investigasi dan desain dilaksanakan Balitbangtan dan implementasinya oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan ini diharapkan menjadi desain masukan bagi Master Plan irigasi yang sedang disusun Kemen PUPR.

Dalam FGD yang berlangsung di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung di Cirebon pada 26 hingga 27 Mei 2016, Ani menjelaskan salah satu hasil singkat kunjungan kerja mendampingi GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral) Tunisia DPR RI.

"Air irigasi bagi pertanian di sana yang relatif lebih sulit didapat karena air tanah dalam saja baru bisa didapat dari 3000 m kedalaman, airnya dapat termanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan efektif di mana Tunisia kita kenal sebagai eksportir kurma dan olive oil dunia," ujar Ani.

Untuk itu, lanjut Ani, Kata 'harmonisasi' ini seperti halnya di Tunisia, menjadi inspirasi supaya melibatkan juga Pemerintah Daerah (Pemda) secara aktif agar pemanfaatan air irigasi di tingkat lapangan menjadi semakin mantap. Kementan berinisiatif mengawalinya dengan merancang ada Gerakan Nasional untuk pengelolaan irigasi ini.