Rabu , 18 Nov 2015, 14:09 WIB

DIY Bangun Enam Gudang Cadangan Pangan

Red: Taufik Rachman
Kementan
panen padi di kabupaten Karawang.
panen padi di kabupaten Karawang.

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, membangun enam gudang cadangan pangan untuk dikelola Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di seluruh kabupaten provinsi ini dalam tahun anggaran 2015 .

"Tahun ini dibangun enam gudang Lembaga Distribusi Cadangan Pangan (LDPM) yang kemudian Gubernur DIY berkenan meresmikan," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY, Arifah Nur Indriyani di sela-sela peresmian gudang LDPM di Desa Patalan, Kabupaten Bantul, Rabu.

Menurut dia, enam gudang cadangan pangan yang dua gudang di antaranya direalisasikan di wilayah Bantul tersebut dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015.

Gudang cadangan pangan itu dibangun agar dikelola Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai LDPM, kegiatan ini diupayakan melalui program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial (bansos).

"Jadi ini sebagai upaya fasilitasi, mereka diberikan bansos sebesar Rp 150 juta, Rp50 juta untuk membangun gudang, Rp 20 juta untuk beli gabah, jagung dan kedelai, kemudian yang Rp 80 juta untuk membeli gabah petani saat panen raya," katanya.

Arifah mengatakan, LDPM berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat dengan tiga manfaat utama yakni sebagai gudang cadangan pangan masyarakat, pembelian harga gabah petani dan sebagai unit bisnis.

"Artinya kalau gapoktan ini (LDPM) berjalan bisa jadi unit bisnis, karena gabah tadi bisa dikemas tiap lima kilogram, 2,5 kilogram yang kemudian bisa dijual dengan harga lebih tinggi, jadi pemberdayaan di situ," katanya.

Menurut dia, saat ini di DIY yang meliputi empat kabupaten dan satu kota memiliki 54 LDPM, termasuk tiga unit diantaranya dibangun pada 2015, dan seluruhnya berfungsi dan dioptimalkan oleh gapoktan setempat.

"Ke depan akan terus kami usulkan pembangunan gudang cadangan pangan, namun nampaknya dengan kebijakan yang baru kemungkian tahun 2016 bisa berubah (jumlah usulan), keran tergantung kondisi keuangan APBD juga," katanya.

Video

Setjen DPR RI Komit Berdayakan Perempuan