REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah bersama ormas Islam dan pihak terkait lainnya menggelar diskusi tentang kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh pada saat dan pascapandemi Covid-19. "Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh pada masa dan pasca-Covid-19," kata Kakanwil Kemenag Kalteng, Abdul Rasyid saat membuka acara, Selasa (29/9).
Rasyid mengatakan isu pembukaan haji dan umroh menjadi salah satu informasi yang dinantikan masyarakat, terutama umat Islam. "Namun, sampai saat ini untuk pembukaan kuota haji dan umroh, kami belum menerima petunjuk lebih lanjut dari Kemenag. Untuk itu, kami minta masyarakat tetap bersabar dengan kondisi tersebut," katanya.
Dia menambahkan Kementerian Agama memberikan pilihan kepada calon jamaah haji yang sudah melunasi biaya haji. "Calon jamaah yang sudah masuk antrean menarik seluruh biaya dengan konsekuensi akan keluar dari daftar antrean dan harus mulai dari awal jika akan berhaji. Namun, jika tak diambil, maka antrean tetap dan nanti akan mendapat manfaat tambahan saat akan berangkat," katanya.
Dirjen PHU Kemenag Nizar Ali mengatakan ada beberapa skenario terkait kebijakan pemberangkatan jamaah haji selama masa pandemi Covid-19. Pertama, calon jamaah akan diberangkatkan kondisi sudah aman dari Covid-19.
Kemudian calon jamaah akan diberangkatkan menyesuaikan dengan ketetapan protokol kesehatan dari Indonesia dan Arab Saudi. Terakhir, tidak akan ada pemberangkatan jika pandemi belum terkendali penuh.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Kalteng Moh Asbli mengatakan sampai saat ini belum menerima petunjuk terkait adanya pemberangkatan ibadah haji dan umroh bagi umat Islam di Kalimantan Tengah. "Tentunya kita juga masih menunggu petunjuk pusat terkait kembali dibukanya kuota haji dan umroh. Setiap perkembangannya juga akan terus kami sampaikan kepada umat yang sangat merindukan bertolak ke tanah suci," katanya.
Acara Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah) itu diikuti 100 peserta terdiri dari, ormas Islam, KBIH, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh, Kasi PHU Kemenag se-Kalteng, kalangan tokoh masyarakat. Anggota Komisi VIII DPR RI Iwan Kurniawan yang dalam acara tersebut diwakilkan asistennya, mengungkapkan hingga saat ini masih menunggu kepastian kerajaan Arab Saudi terkait Penyelenggaraan Umroh tahun 2020 /1441 Hijriyah.
"Jika nanti ada pembukaan kuota perjalanan ke Tanah Suci, kami meminta jamaah yang tertunda menjadi prioritas namun bukan yang berasal dari resiko tinggi untuk keberangkatan dengan skenario pembatasan kuota dan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
