IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Sebanyak 12 kecamatan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), sudah 18 hari terendam banjir. Banjir yang berdampak terhadap 87.496 warga ini sempat surut, lalu perlahan naik kembali.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan, banjir awalnya melanda Kabupaten Sintang pada Kamis (21/10). Banjir saat itu dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi sehingga debit air Kapuas dan Melawi meluap.
Dalam beberapa hari terakhir, kata Abdul, ketinggian banjir sempat surut, tapi mengalami kenaikan kembali pada Sabtu (6/11). Per Ahad (7/11), ketinggian muka air sekitar 1 hingga 3 meter.
"Hingga kini, Kabupaten Sintang masih berada pada status tanggap darurat," ungkap Abdul dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Ahad.
Berdasarkan data BPBD setempat per Sabtu (6/11), banjir ini mengakibatkan dua warga meninggal dunia. Adapun total warga terdampak adalah sebanyak 24.522 kepala keluarga (KK) atau 87.496 jiwa.
Sedangkan jumlah warga yang mengungsi, kata Abdul, belum diketahui angka pastinya karena masih didata oleh BPBD Kabupaten Sintang. Sebagian mengungsi di lokasi pengungsian yang disiapkan BPBD, sebagian lain di tempat sanak saudaranya.
Untuk kerugian materil, lanjut Abdul, hingga Sabtu tercatat 21 ribu rumah terendam banjir. Terdapat pula lima jembatan rusak, dan sejumlah tempat ibadah yang terendam.
Abdul merinci, 12 kecamatan terdampak banjir itu adalah Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, dan Sepauk. Lalu Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Serawai, Ambalau, Sei Tebelian dan Kelam Permai.
Abdul menambahkan, pemerintah daerah telah melakukan upaya penanganan darurat sejak awal banjir ini terjadi. BPBD Kabupaten Sintang bersama tim gabungan telah mendirikan pos pengungsian dan mendistribusikan bantuan makanan. Pos komando juga mengoperasikan dapur umum maupun pos kesehatan.
Tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah berada di lapangan untuk melakukan kaji cepat. Selain itu, BNPB berkoordinasi dengan BPBD terkait dengan pertolongan, evakuasi maupun operasional dapur umum.
Tim BNPB, kata dia, menghadapi sejumlah kendala dalam proses penanganan darurat ini. Beberapa di antaranya seperti belum tersedianya peta genangan banjir, terbatasnya perahu karet untuk evakuasi, dan akses jalan yang tergenang banjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
