IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom menyoroti distribusi bantuan langsung tunai (BLT) untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
Dalam video yang tersebar di aplikasi pesan, para pelaku usaha mikro harus mengantre bahkan sampai tidur di depan Bank BRI cabang Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk mendapatkan nomor antrean.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyayangkan distribusi BLT yang kurang terkordinasi dengan baik sehingga pelaku UMKM harus tidur di depan kantor bank.
“Konsepnya bagus saya setuju tapi distribusinya harus diperbaiki lagi,” tegas Faisal kepada Anadolu Agency, Kamis.
Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria juga menyayangkan terjadinya antrean dalam penerimaan bantuan langsung tunai.
Menurut dia, perbankan penyalur BLT sudah diberikan arahan agar pencairan bisa sesuai dengan kondisi saat pandemi Covid-19 yaitu tetap melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga jarak.
“Namun dari beberapa pelaku UMKM, khususnya mikro, membludak karena kesulitan ekonomi,” kata Eddy kepada Anadolu Agency.
Dia berharap distribusi BLT bisa diperbaiki dan ada komunikasi awal antara bank penyalur dengan penerima ataupun pendamping penerima sehingga pencairan bisa berjalan secara kondusif.
Faisal mengatakan dia sangat mendukung Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) untuk para pelaku UMKM.
Menurut dia, pelaku usaha mikro masih banyak yang belum bisa mengakses pembiayaan melalui bank sehingga sulit untuk menerima bantuan pemerintah.
“Terutama pelaku usaha nano, banyak dari mereka tidak bisa mengakses perbankan karena tidak punya badan usaha,” kata Faisal.
Dengan adanya BLT, menurut dia, pemerintah bisa mencakup penerima bantuan yang lebih luas.
“Tidak hanya golongan yang itu-itu saja. Yang tadinya tidak bisa dapat kredit perbankan, paling tidak bisa mendapat BLT,” tutur Faisal.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, jumlah dana yang diberikan dalam program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif sebesar Rp 1,2 juta atau berkurang separuhnya dibanding tahun 2020, sebesar Rp 2,4 juta yang ditargetkan kepada 12,8 juta penerima.
"Anggaran tahun ini bakal beda. Saat ini disetujui 12,8 juta penerima. Untuk besarannya Rp 1,2 juta, bukan Rp 2,4 juta," ujar Teten
Selain itu, pemerintah menambah lembaga penyaluran BLT UMKM 2021. Apabila sebelumnya hanya melalui BNI dan BRI, kini ditambah Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan POS Indonesia.
Namun, pemerintah juga mengurangi lembaga pengusul BPUM 2021 dari yang sebelumnya lima lembaga, kini menjadi 1 yakni dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
