IHRAM.CO.ID, JAKARTA— Komnas Haji Umroh menyarankan sebaiknya pemerintah konsentrasi pada kepastian haji 2022 dan persiapan jika umroh dibuka kembali. Daripada menuruti beberapa pihak untuk melobi Arab Saudi meminta jatah kuota.
"Karena bila melihat jadwal penyelanggaraan ibadah haji, saat ini sudah memasuki fase krusial persiapan rombongan haji Indonesia," kata Ketua Komnas Haji Umroh, Mustolih Siradj, saat dihubungi, Kamis (10/6).
Bahkan kata dia, di akhir Syawal seperti sekarang biasanya memasuki fase puncak pemberangkatan kelompok terbang (kloter) dari berbagai embarkasi Tanah Air.
Atas dasar itu, adanya gagasan agar pemerintah tetap berupaya melobi pemerintah arab Saudi memberikan kuota haji kepada misi haji Indonesia menjadi tidak realistis. "Pemberangkatan haji membutuhkan berbagai persiapan teknis yang sangat matang," katanya.
Dia mencontohkan, persiapan yang mesti dikerjakan pemerintah sebagai regulator haji di antaranya dokumen paspor, visa maupun persiapan penunjang lainnya seperti pemondokan, transporatasi udara maupun darat. Selain itu juga persiapan petugas kesehatan terlebih di masa pandemi covid-19 seperti sekarang.
Belum lagi jika kuota yang diperoleh teryata jauh di bawah angka kuota normal 231 ribu tentu akan menimbulkan kegaduhan karena akan ada tarik ulur antara haji regular dengan haji khusus. Bahkan bisa merembet antarpenyelenggara Ibadah haji khusus (PIHK) berapa kuota masing-masing utuk jamaah mereka.
"Maka untuk menghindari berbagai kegaduhan yang tidak perlu tersebut, keputusan tidak memberangkatkan adalah lebih baik dari pilihan-pilihan terburuk," katanya.
Apalagi perintah melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qumas juga sudah secara resmi menyampaikan kepada publik tidak ada pemberangakatn misi haji 2021.
Menurut dia, bila masih ada lobi-lobi kuota haji tahun 2021 justeru pemerintah akan dinilai tidak konsisten dengan keputusan yang dibuatnya sendiri. "Akan lebih baik bila pemerintah saat ini focus pada dua hal," katanya.
Pertama, mengamankan kepastian pemberangkatan misi haji pada tahun mendatang kepada Arab Saudi apapun kondisinya, seraya meminta kuota tambahan yang signifikan menutup beban kuota yang makin panjang akibat dua tahun ini.
Karena jika tahun depan haji batal lagi atau tidak ada pemberangkatan haji seperti tahun untuk ketiga kalinya akan sangat mempengaruhi kepercayaan publik kepada pemerintah.
"Khususnya kepada Kementerian Agama sebagai leading sector dalam hal urusan penyelenggaraan rukun Islam yang kelima ini. Publik akan sangat kecewa," katanya.
Kedua, pemerintah dalam hal ini kemenag harus bisa memastikan, setelah musim haji selesai dalam beberapa bulan kedepan harus memastikan jalur umroh bisa segera dipastikan dibuka. Sehingga sedikit mengobati kekecewaan publik yang sudah lama tidak bisa berziarah ke haramain karena pandemi. "Apalagi kementarian agama sudah memiliki SOP penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
