Tuesday, 25 Rabiul Akhir 1443 / 30 November 2021

Tuesday, 25 Rabiul Akhir 1443 / 30 November 2021

Yordania Kecam Rencana Israel Bangun Kompleks di Tepi Barat

Senin 25 Oct 2021 10:38 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Christiyaningsih

 Pengunjuk rasa Palestina menyaksikan pasukan Israel selama bentrokan setelah demonstrasi menentang permukiman Israel di desa Kofr Qadom, dekat kota Nablus, Tepi Barat utara, 1 Januari 2021.

Pengunjuk rasa Palestina menyaksikan pasukan Israel selama bentrokan setelah demonstrasi menentang permukiman Israel di desa Kofr Qadom, dekat kota Nablus, Tepi Barat utara, 1 Januari 2021.

Foto: EPA-EFE/ALAA BADARNEH
Yordania mengecam pengumuman Israel tentang rencana membangun 1.355 permukiman.

REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT - Yordania mengecam pengumuman Israel tentang rencana membangun 1.355 permukiman di Tepi Barat, Ahad (24/10) waktu setempat. Menurut negara tetangga Palestina itu, pembangunan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.

"Pembangunan permukiman dan penyitaan umum tanah Palestina adalah tidaksah," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Haitham Abu al-Ful seperti dikutip laman Aljazirah, Senin (25/10).

Permukiman baru tersebut menambah lebih dari 2.000 tempat tinggal di Tepi Barat yang diduduki. Sekitar 475 ribu orang Yahudi Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Menurut hukum internasional, permukiman tersebut dianggap ilegal.

Menteri Perumahan Israel Zeev Elkin mengatakan visi Zionis untuk memperkuat kehadiran Yahudi di Tepi Barat sangatlah penting. Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh meminta negara-negara lain terlebih Amerika Serikat (AS) untuk menghadapi Israel atas agresi yang ditimbulkan oleh pembangunan pemukiman bagi rakyat Palestina.

Kelompok anti-pendudukan Peace Now menyebut pengumuman Israel pada Ahad membuktikan koalisi ideologis Bennett yang beragam menggantikan pemerintah pro-permukiman mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu. Menurut mereka ini bukanlah pemerintah perubahan.

"Pemerintah ini jelas melanjutkan kebijakan aneksasi de facto Netanyahu," kata Peace Now. Kelompok itu menyerukan mitra pemerintahan sayap kiri Naftali Bennett, Partai Buruh, dan Meretz untuk bangun dan menuntut pembangunan liar di permukiman segera dihentikan.

Seorang ilmuwan politik di Universitas Bar Ilan, Moshe Hellinger, mengatakan,faksi sayap kanan dalam koalisi delapan partai Bennett perlu menunjukkan kepada pemilih mereka bahwa mereka membela kepentingan meskipun berada dalam koalisi kiri. "Mempertahankan koalisi, yang mencakup partai Israel, akan mengharuskan semua pihak menelan pahit," ujarnya.

Perdana Menteri Naftali Bennett merupakan mantan kepala kelompok lobi pemukim. Dia menentang kenegaraan Palestina. Dia juga telah mengesampingkan pembicaraan damai secara formal dengan Otoritas Palestina. Bennett menegaskan dia lebih memilih fokus pada perbaikan ekonomi ketimbang berdialog dengan Palestina.

Perluasan Permukiman

Tak lama setelah pengumuman permukiman, kementerian pertahanan mengatakan pihaknya mengeluarkan 9.000 izin tambahan bagi warga Palestina di Tepi Barat untuk bekerja di industri konstruksi Israel. Selain itu, tujuannya adalah untuk menambahkan 6.000 izin lagi dengan segera.

Sekitar 120 ribu warga Palestina saat ini memiliki izin untuk bekerja baik di Israel atau di permukiman. Warga Palestina umumnya mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi daripada pekerjaan setara yang akan dibayarkan di Tepi Barat yang diduduki.

Menurut pernyataan Israel, rumah baru akan dibangun di tujuh permukiman. Ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dianeksasi terus berlanjut di bawah setiap pemerintahan Israel sejak 1967.

Namun, konstruksi dipercepat dalam beberapa tahun terakhir di bawah Netanyahu. Ini disertakan dengan ledakan signifikan selama pemerintahan AS mantan presiden Donald Trump yang dituduh oleh warga Palestina sebagai bias pro-Israel yang mengerikan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA