Sunday, 23 Rabiul Akhir 1443 / 28 November 2021

Sunday, 23 Rabiul Akhir 1443 / 28 November 2021

Arab Saudi Keluarkan Daftar Teroris di Qatar

Jumat 09 Jun 2017 19:23 WIB

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Bilal Ramadhan

Terorisme (ilustrasi).

Terorisme (ilustrasi).

Foto: blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi mengumumkan daftar teroris yang memiliki hubungan dengan Qatar, melalui sebuah pernyataan yang dikeluarkan bersama Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA). Sebanyak 59 individu dan 12 kelompok masuk ke dalam daftar tersebut karena diduga mendapatkan aliran dana dari Qatar.

"Ini berkaitan dengan komitmen untuk memerangi terorisme, mengeringkan sumber pendanaan bagi terorisme, memerangi ideologi ekstrem dan instrumen yang menyebarkan dan mempublikasikannya, serta melalukan tindakan bersama untuk mengakhirinya dan memperkuat masyarakat," tulis pernyataan tersebut yang dikutip Aljazirah.

"Ini adalah akibat dari berlanjutnya pelanggaran yang dilakukan otoritas Doha mengenai komitmen dan kesepakatan yang telah ditandatangani, termasuk komitmen untuk tidak mendukung atau melindungi elemen atau kelompok yang mengancam keamanan negara," ujar pernyataan itu.

Daftar yang dirilis pada Kamis (8/6) itu juga memasukkan pemimpin spiritual Ikhwanul Muslimin, Yousuf al-Qaradawi. Sementara 18 warga Qatar yang tercantum dalam daftar tersebut mencakup pengusaha, politisi, dan anggota senior keluarga dari pemerintah yang berkuasa, termasuk mantan Menteri Dalam Negeri Qatar.

Arab Saudi dan sekutunya, termasuk UEA, Bahrain dan Mesir, yang bukan anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC), telah memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Arab Saudi mengklaim, negara anggota GCC itu telah mendukung terorisme dan ekstrimisme. Namun Qatar membantah keras tuduhan tersebut.

"Kami belum siap untuk menyerah dan tidak akan pernah siap untuk menyerahkan kemerdekaan kebijakan luar negeri kami," kata Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kepada Aljazirah.

Dia juga mengatakan bahwa Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, tidak akan meninggalkan negaranya setelah diboikot. Oleh karena itu, ia tidak dapat menghadiri mediasi yang ditawarkan oleh Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA