Tuesday, 16 Rajab 1444 / 07 February 2023

PBB: Referendum Rusia Caplok Wilayah Ukraina tak Sah

Rabu 28 Sep 2022 20:28 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Sebuah kendaraan militer melaju di sepanjang jalan dengan papan reklame yang bertuliskan: Dengan Rusia selamanya, 27 September, sebelum referendum di Luhansk, Republik Rakyat Luhansk yang dikendalikan oleh separatis yang didukung Rusia, Ukraina timur, Kamis, 22 September, 2022. Empat wilayah yang diduduki di Ukraina akan memulai pemungutan suara Jumat 23 September 2022 dalam referendum yang direkayasa Kremlin tentang apakah akan menjadi bagian dari Rusia, menyiapkan panggung bagi Moskow untuk mencaplok wilayah tersebut dalam eskalasi tajam selama hampir tujuh bulan. perang.

Sebuah kendaraan militer melaju di sepanjang jalan dengan papan reklame yang bertuliskan: Dengan Rusia selamanya, 27 September, sebelum referendum di Luhansk, Republik Rakyat Luhansk yang dikendalikan oleh separatis yang didukung Rusia, Ukraina timur, Kamis, 22 September, 2022. Empat wilayah yang diduduki di Ukraina akan memulai pemungutan suara Jumat 23 September 2022 dalam referendum yang direkayasa Kremlin tentang apakah akan menjadi bagian dari Rusia, menyiapkan panggung bagi Moskow untuk mencaplok wilayah tersebut dalam eskalasi tajam selama hampir tujuh bulan. perang.

Foto: AP/AP
Media Rusia sebut 98 persen warga di empat wilayah setuju dianeksasi.

REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut referendum yang didukung Rusia di wilayah pendudukan Ukraina bukanlah ekspresi asli dari keinginan rakyat. Referendum itu tidak sah menurut hukum internasional.

"Tindakan sepihak yang bertujuan untuk memberikan polesan legitimasi pada upaya akuisisi secara paksa oleh satu negara atas wilayah negara lain, seraya mengeklaim mewakili kehendak rakyat, tidak dapat dianggap sebagai hukum di bawah hukum internasional," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo kepada Dewan Keamanan PBB, Selasa (27/9).

Baca Juga

Media pemerintah Rusia mengumumkan bahwa 98 persen pemilih memilih untuk bergabung dengan Rusia setelah referendum di wilayah Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, dan Luhansk di Ukraina.

DiCarlo mengatakan PBB tetap berkomitmen penuh pada kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina. PBB menuntut agar Rusia, di bawah hukum internasional, menghormati hukum Ukraina di wilayah pendudukannya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan kepada 15 anggota DK PBB bahwa referendum Rusia adalah upaya untuk mencuri wilayah dan menghapus norma-norma hukum internasional. Dia menyerukan agar Rusia diisolasi sepenuhnya.

"Ini adalah upaya yang sangat mengolok-olok untuk memaksa penduduk laki-laki di wilayah pendudukan Ukraina untuk memobilisasi ke dalam tentara Rusia untuk berperang melawan tanah air mereka," kata Zelenskyy.

Dia mengatakan jika Rusia mencaplok wilayah Ukraina yang diduduki dalam referendum palsu, itu berarti tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Zelenskyy menuduh Rusia melancarkan "kebijakan genosida" dan membawa dunia selangkah dari bencana nuklir. Dia menuntut Rusia dikeluarkan dari semua organisasi internasional.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan Washington akan mengajukan rancangan resolusi di DK yang mengutuk apa yang disebutnya referendum palsu di wilayah Ukraina yang memisahkan diri.

Thomas-Greenfield mengatakan jika Rusia memveto rancangan resolusi tersebut, Washington akan meminta Majelis Umum untuk membahas veto tersebut.

Dia mendesak negara-negara untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina dan menuntut agar Rusia menarik pasukannya.

Sementara itu, Dubes China untuk PBB Zhang Jun mengatakan kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dihormati, tujuan dan prinsip Piagam PBB harus dipatuhi, dan masalah keamanan yang sah dari semua negara harus ditanggapi dengan serius.

Di lain pihak, Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia membela referendum yang didukung Moskow di wilayah-wilayah pendudukan Ukraina, dengan mengatakan bahwa referendum tersebut diadakan "secara transparan", dengan menghormati norma-norma internasional.

sumber : Anadolu/Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA