Amerika Serikat berencana mendorong negara-negara sekutunya yang tergabung dalam kelompok G-7 untuk secara terbuka menuding Cina atas praktik kerja paksa terhadap kelompok minoritasnya. Selain itu, mereka juga akan mengungkapkan rencana proyek infrastruktur yang dimaksudkan untuk bisa menyaingi proyek Jalur Sutra Baru atau Belt and Road Initiative (BRI) oleh Cina.
Usulan provokatif itu adalah bagian dari kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk membuat sesama pemimpin negara-negara G-7 lebih bersatu dalam persaingan ekonomi melawan Cina di abad mendatang, demikian menurut dua pejabat senior pemerintah AS yang memberi pengarahan kepada wartawan tanpa mau disebutkan namanya.
Pejabat tersebut mengatakan bahwa Biden ingin para pemimpin G-7 berbicara dengan suara terpadu dalam menentang praktik kerja paksa yang menargetkan muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya. Biden berharap kecaman itu akan menjadi bagian dari komunike bersama yang dirilis pada akhir KTT.
Pertemuan pemimpin negara G-7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, AS dan Inggris dimulai pada Jumat (11/06) di Carbis Bay, Inggris, dan merupakan pertemuan pertama mereka sejak 2019. Pertemuan tahun lalu dibatalkan karena COVID-19, pemulihan ekonomi dan kehidupan publik setelah pandemi mendominasi diskusi tahun ini.
Bersatu lawan proyek infrastruktur Cina
Para pemimpin G-7 pada hari Sabtu (12/06) juga berencana mengumumkan sebuah proyek infrastruktur global baru sebagai tanggapan atas proyek infrastruktur raksasa Jalur Sutra Baru dari Cina, demikian ujar pejabat senior tersebut.
Pejabat yang menolak namanya disebutkan itu juga mengatakan AS akan mendorong para pemimpin G7 lainnya untuk melakukan "tindakan nyata terhadap kerja paksa" di Cina, dan menyatakan kritik terhadap Beijing dalam diskusi mereka.
"Ini bukan hanya tentang mengkonfrontasi Cina," kata pejabat itu. "Tapi sampai sekarang kita belum menawarkan alternatif positif yang mencerminkan nilai-nilai kita, standar kita dan cara kita melakukan bisnis."
Inisiatif Jalur Sutra Baru ini adalah skema infrastruktur bernilai multitriliun dolar yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping yang melibatkan inisiatif pembangunan dan investasi yang akan membentang dari Asia ke Eropa dan sekitarnya. Lebih dari 100 negara telah menandatangani perjanjian dengan Cina untuk bekerja sama dalam proyek-proyek BRI seperti kereta api, pelabuhan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya.
Menurut database Refinitiv, hingga pertengahan tahun lalu terdapat lebih dari 2.600 proyek dengan biaya 3,7 triliun dolar AS terkait dengan inisiatif tersebut, meskipun Kementerian Luar Negeri Cina baru-baru ini mengatakan bahwa sekitar 20% proyek telah terkena dampak serius dari pandemi COVID-19.
Pada bulan Maret, Biden mengatakan dia telah menyarankan kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yang menjadi tuan rumah KTT para pemimpin G-7 selama tiga hari di sebelah barat daya Inggris, bahwa negara-negara demokratis harus mengembangkan skema tersendiri yang mampu bersaing dengan skema dari Cina.
Deklarasi bersama cegah pendemi berikutnya
Selain itu, para pemimpin G-7 juga akan menyetujui deklarasi bersama yang bertujuan mencegah terjadinya pandemi di masa depan. Mereka akan bergabung dengan para pemimpin dari Australia, Afrika Selatan, Korea Selatan, bersama dengan India yang bergabung secara online untuk membicarakan agenda terkait masalah kebijakan luar negeri dan perubahan iklim.
G7 juga diharapkan untuk menyelesaikan "Deklarasi Teluk Carbis" yang terdiri dari serangkaian komitmen untuk mencegah terulangnya kekacauan yang ditimbulkan oleh wabah virus corona.
"Untuk pertama kalinya hari ini negara-negara demokrasi terkemuka di dunia bersatu guna memastikan bahwa kita tidak akan pernah lagi kecolongan," ujar Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam sambutannya yang dirilis menjelang hari kedua KTT.
"Itu berarti belajar (dari) pelajaran selam 18 bulan terakhir dan menanganinya dengan cara yang berbeda di lain waktu," kata Johnson.
KTT G-7 akhir pekan ini juga akan berdiskusi tentang masalah perubahan iklim, dan menjaga keanekaragaman hayati global, untuk meletakkan dasar bagi KTT lingkungan COP26 penting PBB di Skotlandia pada bulan November mendatang. Para pemimpin memperdebatkan komitmen untuk melindungi setidaknya 30 persen daratan dan lautan dunia pada tahun 2030.
ae/yp (Reuters, AP, AFP)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
