REPUBLIKA.CO.ID, DILI -- Pemungutan suara putaran kedua dan terakhir pemilihan presiden Timor Leste dimulai pagi ini, Selasa (19/4/2022). Capres pemenang Nobel, Jose Ramos-Horta unggul dalam jajak pendapat awal.
Ramos-Horta mendapatkan 46,5 persen suara pada putaran pertama pilpres bulan lalu. Ia melawan presiden petahanan Francisco Lu Olo Guterres yang meraih 22,1 persen suara.
Pada Selasa, di ibu kota Dili para pemilih mengantri di luar tempat pemungutan suara. Mereka mencelupkan jari mereka ke dalam tinta ungu yang tak terhapuskan setelah memberikan suara mereka.
"Harapan saya, calon presiden yang terpilih dan yang tidak bisa saling berjabat tangan dan saling menasehati untuk menjaga stabilitas dan tidak menimbulkan krisis," kata seorang mahasiswa berusia 27 tahun, Lizia Bachita de Araujo.
"Saya ingin presiden bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan," kata warga dan ibu rumah tangga Dili, Pascoela da Silve Pereira. "Sulit bagi orang untuk menafkahi rumah tangga mereka."
Setelah memberikan suara di Metiaut, pinggiran Dili, Ramos-Horta mengatakan dia sangat yakin dia akan menang. Namun dirinya tetap lapang akan menerima hasil apa pun.
Sementara Lu Olo, seorang mantan pejuang gerilya berusia 67 tahun juga menegaskan komitmennya untuk menerima hasil dari pemungutan suara. "Ini adalah demokrasi dan saya selalu mengatakan (menang atau kalah) itu harus bermartabat," ujarnya.
Penghitungan suara awal akan tersedia pada Selasa malam. Presiden berikutnya akan dilantik pada 20 Mei, pada peringatan dua puluh tahun kemerdekaan Timor Timur.
Negara setengah pulau berpenduduk 1,3 juta jiwa itu dalam beberapa tahun terakhir bergulat dengan ketidakstabilan politik dan kebutuhan untuk mendiversifikasi ekonominya dari pendapatan minyak dan gas. Perpecahan politik telah menandai pemilihan ini.
Ramos-Horta (72 tahun) mengisyaratkan bahwa ia dapat menggunakan kekuasaan presiden untuk membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan parlemen dini jika ia menang. Sementara itu presiden pertama Timor Leste dan ketua partai Kongres Nasional Rekonstruksi Timor Leste (CNRT), Xanana Gusamo mengatakan bahwa pemerintah saat ini tidak sah secara konstitusional.
Komentar itu berkaitan dengan penolakan presiden Lu Olo untuk bersumpah pada sejumlah menteri CNRT setelah pemilihan 2018 karena penyelidikan atas perilaku mereka, termasuk dugaan korupsi. Keputusan itu memicu kebuntuan politik yang sedang berlangsung.
Ramos-Horta, yang didukung oleh Gusmao, mengatakan bangsanya dapat berharap akan ada perubahan politik jika dia terpilih. "Itu akan menimbulkan tingkat ketidakstabilan kembali ke dalam sistem politik Timor," kata Damien Kingsbury, pakar Timor Timur dan profesor emeritus di Universitas Deakin Australia, tentang usulan pembubaran parlemen.
"Sulit untuk melihat parlemen secara sukarela membubarkan dirinya sendiri, yang benar-benar akan menjadi satu-satunya cara lain untuk menyelesaikan konflik pendapat mengenai legitimasinya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
