REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang akan melonggarkan kontrol perbatasan dan membuka lebih banyak akses masuk, terutama bagi pelajar. Di sisi lain, Jepang juga memperluas langkah-langkah pengendalian untuk membatasi penyebaran virus corona di beberapa daerah, termasuk Tokyo.
Perdana Menteri Fumio Kishida pada Kamis (3/3/2022) mengatakan, bulan ini Jepang akan meningkatkan jumlah orang yang dapat memasuki Jepang menjadi 7.000 per hari dari 5.000 saat ini. Kishida mengatakan, pemerintah akan melonggarkan pembatasan di perbatasan secara bertahap tergantung pada situasi pandemi Covid-19 secara global.
Sekitar 150 ribu pelajar asing telah dilarang masuk ke Jepang sejak 2020. Termasuk pekerja yang sangat dibutuhkan. Hal ini memicu peringatan kekurangan tenaga kerja dan merusak reputasi internasional Jepang.
Jumlah kasus Covid-19 mulai turun, namun rumah sakit tetap berada di bawah tekanan saat mereka memerangi varian omicron. Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan, pemerintah pusat telah menerima permintaan dari lima prefektur, termasuk Kyoto dan Osaka di Jepang barat, untuk memperpanjang tindakan pengendalian infeksi. Tindakan tersebut akan berakhir pada Ahad mendatang.
Kishida mengatakan, pembatasan sosial termasuk operasional di restoran dan bar akan diperpanjang selama dua minggu lagi untuk 18 wilayah termasuk Tokyo.
Pemerintah akan menggunakan dana cadangan senilai lebih dari 360 miliar yen untuk mendukung rumah tangga dan perusahaan Jepang yang terpukul oleh kenaikan biaya energi.
Kishida juga memperingatkan bahwa, kenaikan harga energi akan berdampak pada kenaikan harga barang lainnya. Dia akan meminta kabinetnya untuk membuat sketsa rencana dalam mengatasi inflasi di berbagai bidang.
Jepang telah bergabung dengan Barat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Kishida mengatakan, Jepang memutuskan untuk membekukan aset "oligarki" Rusia dan siap menerima pengungsi Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
