REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Myanmar memilih tidak hadir dalam pertemuan virtual Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada Selasa (26/10). Sikap Myanmar melewatkan pertemuan tahunan ini sebagai protes usai Jenderal Senior Min Aung Hlaing tidak disertakan.

Ketua ASEAN tahun ini, Brunei, justru mengundang diplomat veteran berpangkat tinggi Myanmar, Chan Aye, sebagai perwakilan nonpolitik. Namun menurut laporan dua diplomat, sosok Chan Aye tidak menghadiri pertemuan itu.

Penyingkiran Min Aung Hlaing merupakan hal yang memalukan bagi militer Myanmar dan teguran paling keras oleh ASEAN sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan mengambil alih pemerintahan 1 Februari. Atas sikap itu, Kementerian Luar Negeri Myanmar pada Senin (25/10) malam berjanji untuk menantang langkah ASEAN yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Myanmar mundur berpartisipasi dalam KTT selama tiga hari yang diadakan melalui video karena kekhawatiran virus corona. Mereka pun telah memberi tahu Brunei bahwa hanya dapat menerima partisipasi yang diwakili oleh jenderal tertinggi yang sekarang mengepalai pemerintah Myanmar dan dewan militer yang berkuasa atau perwakilan tingkat menteri.

Padahal pembicaraan itu akan diikuti oleh para pemimpin dunia lainnya termasuk Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan para pemimpin China dan Rusia. Pertemuan ini diharapkan untuk menyoroti krisis Myanmar yang memburuk, pandemi, serta masalah keamanan dan ekonomi.

Sanksi ASEAN terhadap Myanmar menandai pergeseran dari prinsip-prinsip dasar blok untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing dan memutuskan dengan konsensus. Myanmar mengutip pelanggaran prinsip-prinsip itu ketika menolak larangan ASEAN terhadap pemimpin militernya terlibat dalam KTT.

Ketidakhadiran Myanmar di KTT itu menyusul kebuntuan atas utusan ASEAN untuk Myanmar, Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof. Dia ditolak izinnya oleh militer untuk bertemu dengan Suu Kyi dan para pemimpin pemerintah lainnya yang ditahan sejak pengambilalihan 1 Februari.

Para pemimpin ASEAN menyepakati lima poin rencana kontingensi dalam pertemuan darurat pada April di Indonesia yang dihadiri Min Aung Hlaing. Mereka menyerukan segera diakhirinya kekerasan di negara itu dan dimulainya dialog yang dimediasi oleh utusan ASEAN, yang seharusnya diizinkan untuk bertemu semua pihak. Namun komitmen Myanmar terhadap rencana tersebut diragukan.

ASEAN berada di bawah tekanan untuk membantu mengakhiri krisis di Myanmar. Militer mencoba meredam oposisi sehingga memicu perlawanan yang semakin keras dan tidak stabil.

Hampir 1.200 warga sipil diperkirakan telah dibunuh oleh pasukan keamanan. Pemerintah mengatakan sejumlah kecil orang tewas dan pasukan keamanan telah bertindak untuk memulihkan ketertiban dari terorisme dan pembakaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika