REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemerintah bayangan Myanmar mendesak para pemimpin negara anggota ASEAN untuk memberikan kursi selama pembicaraan tingkat tinggi pekan depan di Indonesia. Pihak pemerintah bayangan Myanmar juga secara tegas tidak mengakui penguasa militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari.
Wakil Menteri Luar Negeri untuk pemerintah persatuan nasional (NUG) pararel Myanmar, Moe Zaw Oo mengatakan, ASEAN belum menjangkau mereka. "Jika ASEAN ingin membantu menyelesaikan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apapun tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," kata Moe Zaw seperti dikutip laman Aljazirah, Senin (19/4).
"Penting agar dewan militer ini tidak diakui. Ini perlu ditangani dengan hati-hati," ujarnya menambahkan.
Pemimpin pemerintahan militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing diperkirakan akan bergabung dalam pertemuan puncak khusus ASEAN di Myanmar pada Sabtu pekan ini di Jakarta, Indonesia. Jika benar terjadi, ini merupakan perjalanan resmi pertamanya ke luar negeri sejak kudeta yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
Pada Sabtu (17/4), juru bicara kementerian luar negeri Thailand Tanee Sangrat mengatakan, beberapa pemimpin dari 10 negara ASEAN, termasuk Min Aung Hlaing, telah mengkonfirmasi kehadiran pada pertemuan 24 April di Jakarta. Undangan kepada orang kuat militer itu menuai cemoohan dari para aktivis yang mendesak para pemimpin asing untuk tidak secara resmi mengakui pemerintahan militer.
Dalam catatan kelompok pemantau Myanmar, aparat keamanan telah menewaskan sekurangnya 730 pengunjuk rasa pro-demokrasi dalam upaya menghentikan protes anti kudeta nasional. Sementara itu, aparat juga terus menargetkan pekerja media dengan menangkap reporter lepas Jepang Yuki Kitazumi.
Jumlah reporter yang ditangkap sejauh ini mencapai lebih dari 65. Sedangkan setidaknya 34 masih ditahan. Pihak berwenang mengumumkan pada Ahad (18/4) malam di televisi yang dikelola pemerintah, bahwa 20 selebriti lainnya dan 20 dokter lagi akan ditambahkan ke daftar surat perintah penangkapan dari 420 orang terkemuka.
Protes Berlanjut
Ikuti Whatsapp Channel Republika
