Wednesday, 10 Rabiul Akhir 1442 / 25 November 2020

Wednesday, 10 Rabiul Akhir 1442 / 25 November 2020

China Sanksi Perusahan AS Jual Senjata ke Taiwan

Senin 26 Oct 2020 22:47 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nur Aini

Bendera China.

Bendera China.

Foto: ABC News
Sanksi menjadi bentuk protes China terhadap AS yang membantu Taiwan

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China akan menjatuhkan sanksi pada entitas Amerika Serikat (AS) yang berpartisipasi dalam penjualan senjata ke Taiwan, Senin (26/10). Langkah itu bentuk protes keras Beijing terhadap Washington yang membantu Taipei.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, menyatakan, perusahan-perusahan tersebut adalah Lockheed Martin, Boeing Defense, dan Raytheon. Dia tidak mengatakan tindakan apa yang akan terjadi.

"Untuk melindungi kepentingan nasional kami, China memutuskan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan mengenakan sanksi kepada perusahaan AS seperti Lockheed Martin, Boeing Defense, dan Raytheon, serta individu dan perusahaan yang berperilaku buruk dalam proses penjualan senjata," kata Zhao.

Baca Juga

China sebelumnya telah memberi sanksi kepada perusahaan AS di masa lalu, termasuk Lockheed Martin, karena menjual senjata ke Taiwan. Meskipun, sanksi tersebut tidak jelas dalam pengaplikasiannya.

Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui potensi penjualan tiga sistem senjata ke Taiwan, termasuk sensor, rudal, dan artileri. Pentagon menyatakan, penjualan tersebut memiliki nilai total hingga 1,8 miliar dolar AS.

AS seperti kebanyakan negara lain, tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Namun, Washington terikat oleh hukum untuk menyediakan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri, termasuk dari ancaman Beijing yang menempatkan Taipei sebagai salah satu provinsinya.

Pemerintahan Trump telah meningkatkan dukungan untuk Taiwan melalui penjualan senjata dan kunjungan pejabat senior AS. Langkah itu menambah ketegangan dalam hubungan antara Beijing dan Washington, yang sudah memanas akibat perselisihan tentang Laut China Selatan, Hong Kong, hak asasi manusia, dan perdagangan. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA