Sunday, 3 Safar 1442 / 20 September 2020

Sunday, 3 Safar 1442 / 20 September 2020

India Perketat Penjagaan di Kashmir

Rabu 05 Aug 2020 12:20 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Christiyaningsih

 India ketatkan penjagaan di Kashmir menjelang peringatan pencabutan otonomi khusus. Ilustrasi.

India ketatkan penjagaan di Kashmir menjelang peringatan pencabutan otonomi khusus. Ilustrasi.

Foto: EPA-EFE/FAROOQ KHAN
India ketatkan penjagaan di Kashmir menjelang peringatan pencabutan otonomi khusus

REPUBLIKA.CO.ID, SRINAGAR -- Pasukan dan barikade kawat berduri dikerahkan oleh India di Kashmir pada Rabu (5/8). Upaya ini dilakukan dalam menahan serangan dalam peringatan setahun pelepasan status otonomi khusus wilayah tersebut.

Jalan-jalan di kota utama Kashmir, Srinagar dikosongkan. Paramiliter bersenjata dan polisi menaruh penghalang jalan untuk memberlakukan penguncian yang dilakukan untuk menahan protes sejak Selasa (4/8).

Perwira tinggi kepolisian, Vijay Kumar, mengatakan lembaga keamanan telah menerima laporan intelijen tentang serangan bunuh diri atau upaya untuk menargetkan politisi. Pembatasan akan semakin diperketat pada Rabu. "Kami sedang memantau situasi," kata Kumar.

Jammu dan Kashmir merupakan negara bagian mayoritas Muslim di India. Wilayah ini dilucuti hak-hak istimewanya pada Agustus tahun lalu dan dibagi menjadi dua wilayah yang dikelola pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi untuk menarik daerah bergolak itu lebih dekat.

Langkah itu disertai dengan pemutusan komunikasi, pembatasan gerakan yang meluas, dan penahanan massal, termasuk yang dilakukan para pemimpin kelompok tertentu. Sebagian besar langkah-langkah ini telah mereda, meskipun kecepatan internet masih terbatas dan sebagian besar keluarga tetap berada di dalam rumah karena karantina terkait virus corona.

Namun Modi telah berjanji untuk secara cepat mengembangkan wilayah ini dan masih terhambat karena penyebaran virus corona. Ada kebencian lokal yang kuat terhadap pemerintah pusat, khususnya di lembah Kashmir yang terdapat pemberontakan bersenjata sejak 1990-an.

"Lupakan tentang pengembangan dan penciptaan peluang kerja baru, ribuan pekerja harian, pekerja lepas, pekerja skema, dan lainnya telah ditolak upah selama berbulan-bulan," kata mantan anggota parlemen sayap kiri, Mohammad Yousuf Tarigami.

Keputusan Agustus tahun lalu juga dikecam oleh musuh bebuyutan India, Pakistan. Negara tetangga ini menyerukan protes solidaritas dengan rakyat Kashmir.

Kedua negara tersebut telah mengklaim wilayah itu secara penuh, tetapi memerintah sebagian. India dan Pakistan pun telah berperang dua kali atas wilayah tersebut.

Baca Juga

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA