REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Lebih dari 100 perusahaan Amerika Serikat (AS) termasuk Apple Inc, Amazon.com Inc, Ford Motor dan Starbucks menentang perubahan undang-undang pemilihan umum yang membatasi hak pilih masyarakat minoritas. Saat ini sejumlah negara bagian mempertimbangkan untuk menerapkan peraturan tersebut.
Para aktivis mengatakan peraturan itu membatas hak pilih masyarakat kulit hitam dan kelompok minoritas lainnya. Negara Bagian Georgia sudah memberlakukan peraturan tersebut. Sementara Texas dan Arizona sedang mempertimbangkan untuk menerapkannya.
"Kita semua harus memiliki rasa tanggung jawab untuk membela hak pilih dan melawan setiap legislasi yang diskriminatif atau langkah yang membatasi atau mencegah pemilik hak pilih memiliki kesempatan yang adil dan setara dalam memberikan suara," kata perusahaan-perusahaan AS itu.
Pernyataan gabungan tersebut dipublikasikan dalam bentuk advertorial di New York Times, Rabu (14/3) kemarin. Pernyataan dua halaman itu inisiatif dari mantan Chief Executive Officer American Express Ken Chenault dan CEO Merck & Co Ken Frazier.
"Penting bagi perusahaan-perusahaan untuk menegaskan inti prinsip demokrasi kami dan yang paling fundamental adalah hak untuk memilih," kata Chenault, Kamis (14/4).
Dalam pertemuan virtual 100 CEO, investor, pengacara dan direktur Sabtu (10/4) lalu Chenault dan Frazier mendesak sektor swasta untuk bersikap mengenai legislasi ini. Anggota parlemen dari Partai Republik mengkritik para CEO yang menyuarakan perlawanan mereka terhadap peraturan tersebut.
Surat pernyataan gabungan itu didukung oleh asosiasi pengusaha kulit hitam AS, Black Economic Alliance. Chenault mengatakan kelompok-kelompok yang mendukung pernyataan tersebut tidak 'mendikte' bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut harus bersuara melawan pasal-pasal tertentu dalam rancangan undang-undang itu.
Partai Republik di seluruh AS menggunakan klaim palsu mantan Presiden Donald Trump mengenai kecurangan dalam pemilu untuk meloloskan rancangan undang-undang pemilu yang membatasi hak suara minoritas. Mereka berusaha agar undang-undang itu diloloskan di tingkat negara bagian. Kritikus mengatakan Partai Republik berusaha mencabut hak pilih masyarakat yang cenderung tidak memilih mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
