REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan akan segera mengakhiri dukungan untuk operasi militer yang dipimpin Arab Saudi di Yaman. Langkah itu disebut untuk menunjukkan pemerintahan baru merencanakan peran yang lebih aktif dalam upaya untuk mengakhiri perang saudara di Yaman.
"Perang telah menciptakan bencana kemanusiaan," kata Biden kepada para diplomat dalam kunjungan pertamanya ke Departemen Luar Negeri sebagai presiden dilansir dari Aljazirah, Kamis (4/2).
“Pada saat yang sama, Arab Saudi menghadapi serangan rudal, serangan UAV (drone) dan ancaman lain dari pasukan yang disuplai Iran di banyak negara. Kami akan terus mendukung dan membantu Arab Saudi mempertahankan kedaulatannya dan integritas teritorialnya serta rakyatnya," ujarnya menambahkan.
Arab Saudi dikatakan menyambut baik pernyataan Biden, terutama komitmennya terhadap pertahanan negara dan mengatasi ancaman terhadapnya. Berakhirnya dukungan AS untuk operasi militer, dijelaskan tidak akan mempengaruhi operasi AS terhadap kelompok Alqaeda yang bermarkas di Yaman di Semenanjung Arab, atau AQAP.
Biden juga mengumumkan pilihan Timothy Lenderking sebagai utusan khusus untuk Yaman. Lenderking memiliki pengalaman yang luas dalam menangani Yaman dan kawasan Teluk. Dia juga telah menjadi wakil asisten menteri luar negeri untuk urusan Teluk dan bertugas di kedutaan AS di Riyadh.
Isu terkait konflik di Yaman adalah salah satu dari serangkaian perubahan yang ditetapkan Biden yang menurutnya akan menjadi bagian dari arah koreksi kebijakan luar negeri AS. Langkah itu setelah Presiden Donald Trump dan beberapa pemerintahan Republik dan Demokrat sebelumnya sering membantu para pemimpin otoriter di luar negeri atas nama stabilitas.
Pengumuman tentang Yaman memenuhi janji kampanye Biden. Itu juga menunjukkan Biden menyoroti krisis kemanusiaan besar yang telah diperburuk oleh Amerika Serikat. Pembalikan kebijakan juga muncul sebagai teguran kepada Arab Saudi, raksasa minyak global dan mitra strategis AS.
Perang saudara di Yaman membuat pemerintah yang diakui secara internasional berperang melawan gerakan Houthi yang berpihak pada Iran. Konflik tersebut telah merenggut puluhan ribu nyawa, termasuk sejumlah besar warga sipil, dan menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Koalisi yang dipimpin Saudi melakukan intervensi pada Maret 2015 di pihak pemerintah dan menikmati dukungan dari pemerintahan Trump, dengan perang yang semakin dilihat sebagai konflik proksi antara AS dan Iran. Tetapi meningkatnya jumlah korban sipil dan bencana kemanusiaan yang meningkat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa 80 persen dari 24 juta orang Yaman yang terdampak memerlukan penghentian konflik ini secepat mungkin. PBB mengeklaim telah berjuang untuk menengahi pembicaraan damai antara pemerintah dan Houthi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
