Selasa 01 Dec 2020 18:30 WIB

Biden Lakukan Pendekatan Agresif untuk Tangani Ekonomi AS

Biden secara resmi akan memperkenalkan penasihat kebijakan ekonomi utamanya

Rep: Dwina Agustin/ Red: Christiyaningsih
 Presiden terpilih Joe Biden berbicara selama pertemuan di teater The Queen Senin, 23 November 2020, di Wilmington, Del.
Foto: AP/Carolyn Kaster
Presiden terpilih Joe Biden berbicara selama pertemuan di teater The Queen Senin, 23 November 2020, di Wilmington, Del.

REPUBLIKA.CO.ID, WILMINGTON -- Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara resmi akan memperkenalkan penasihat kebijakan ekonomi utamanya pada Selasa (2/12). Pemerintahannya bersiap untuk mengambil alih kekuasaan di tengah pemulihan ekonomi yang melambat oleh pandemi virus corona yang terus menggerogoti negara itu.

Biden akan muncul di sebuah acara di kampung halamannya di Wilmington, Delaware. Dia akan bersama pilihannya untuk beberapa jabatan senior, termasuk nominasinya untuk Menteri Keuangan AS yang merupakan mantan Ketua Federal Reserve, Janet Yellen.

Baca Juga

Penyusunan tim memperkuat pandangan Biden bahwa diperlukan pendekatan yang lebih agresif terhadap pandemi. Para penasihat telah menyatakan dukungannya terhadap stimulus pemerintah untuk memaksimalkan lapangan kerja, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, dan membantu perempuan serta minoritas, yang telah dirugikan secara tidak proporsional oleh kemerosotan ekonomi.

Pilihan lain yang akan diajukan Biden termasuk ekonom di Universitas Princeton, Cecilia Rouse, sebagai ketua Dewan Penasihat Ekonomi. Ada pula ekonom Heather Boushey dan Jared Bernstein sebagai anggota dewan, serta kepala eksekutif dari lembaga think tank Center for American Progress Neera Tanden sebagai kepala Kantor Manajemen dan Anggaran.

Transisi ke pemerintahan Biden terus berlanjut meskipun ada klaim dari Presiden Republik Donald Trump bahwa kandidat dari Demokrat kalah dalam pemilihan karena penipuan pemilih. Pada Senin (30/11), Biden telah menerima pengarahan intelijen rahasia penuh pertamanya sejak memenangkan pemilihan 3 November, walau penolakan Trump untuk menyerah menunda proses transisi formal selama berminggu-minggu. 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement