Friday, 19 Ramadhan 1440 / 24 May 2019

Friday, 19 Ramadhan 1440 / 24 May 2019

In Picture: Sidang Paripurna DPR Sahkan Revisi UU Terorisme

Jumat 25 May 2018 16:29 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro, Fauziah Mursid/ Red: Mohamad Amin Madani

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Definisi terorisme menyertakan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- DPR RI mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dalam sidang paripurna hari Jumat (25/5). 

Sebelumnya, seluruh fraksi menyepakati poin definisi terorisme yaitu alternatif kedua yang menyertakan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Keputusan tersebut nampak dalam pandangan mini fraksi saat Rapat Kerja Pansus Revisi Undang undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (24/5) malam.

Meskipun sebelumnya fraksi PDI Perjuangan dan PKB menolak definisi tersebut,  akhirnya kedua partai tersebut memutuskan untuk sepakat dengan delapan fraksi lainnya yang meminta untuk dimasukan frasa motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan.

 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA