Sunday, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Sunday, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Okupansi Hotel NTB di Bawah 10 Persen

Rabu 20 Feb 2019 16:03 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Dwi Murdaningsih

Menginap di hotel (ilustrasi)

Menginap di hotel (ilustrasi)

Foto: Antara/Noveradika
Angka tersebut merupakan yang terparah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) I Gusti Lanang Patra mengatakan melesunya kondisi sektor pariwisata Lombok. Lanang menyebutkan, tingkat okupansi kamar hotel di NTB saat ini tidak lebih dari 10 persen. Angka tersebut merupakan yang terparah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga

"Angka di bawah 10 persen okupansi itu tidak biasa karena tahun-tahun sebelumnya tidak sampai separah ini, sekarang di bawah 10 persen," ujar Lanang saat Rapat koordinasi Akselerasi dan Sinkroninasi Program Kepariwisataan Lombok-Sumbawa Pascabencana di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Rabu (20/2).

Lanang mengatakan, banyak faktor yang membuat melesunya sektor pariwisata Lombok. Mulai dari dampak gempa, tiket pesawat yang relatif mahal dan penerapan bagasi berbayar yang terjadi saat masa low season, dan tahun politik yang membuat kegiatan di hotel menjadi berkurang.

"Coba periksa di bandara, kalau bandaranya lengang, pasti hotel juga lengang," ucap Lanang.

Lanang mengatakan, menurunnya kunjungan wisatawan saat low season memang hal yang lumrah. Namun, kata dia, pada low season tahun-tahun sebelumnya tingkat okupansi kamar hotel masih berkisar pada angka 30 persen hingga 40 persen.

Lanang menyampaikan, kondisi sepinya okupansi kamar hotel terjadi juga di seluruh Indonesia. PHRI saat menggelar rakernas di Jakarta telah meminta Presiden untuk menurunkan harga avtur agar harga tiket pesawat bisa diturunkan.

"Harga avtur sudah diturunkan, dan Garuda sudah menurunkan harga tiketnya 20 persen, tinggal maskapai yang lain yang belum," kata Lanang.

Mengatasi sepinya kunjungan, kata Lanang, hotel-hotel di NTB terpaksa melakukan efisiensi dengan mempekerjakan pegawai tidak sepenuh waktu.

"Ya kita efisiensi lah, ada yang pekerjakan separuh tenaga, separuh pekerja yang 14 hari kerja dan 14 kerja setelahnya libur. Sejauh ini belum ada PHK. Efisiensi supaya kita bisa bertahan saja," ujar Lanang.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA