REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi) diminta mewujudkan konsep revolusi mental dari diri sendiri. Jokowi misalnya mesti mampu menjelaskan soal potensi kerugian APBD DKI Jakarta Rp 1,54 triliun dan kasus korupsi Bus Transjakarta ke masyarakat. "Jika serius dengan revolusi mental, Jokowi harus gamblang menjelaskan persoalan Bus Transjakarta dan APBD DKI Jakarta," kata pengamat politik Universitas Jaya Baya, Igor Dirgantara kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/6).
Permintaan agar Jokowi terbuka soal kasus APBD DKI Jakarta dan Bus Transjakarta berangkat dari pemaparan Jokowi sendiri. Menurut Igor, Jokowi sering mengatakan revolusi mental harus dimulai dari pemimpin. "Karena selama ini Jokowi bungkam soal dua kasus besar itu," ujarnya.
Igor juga menyoroti merosotnya elektabilitas Jokowi. Igor mengatakan Jokowi sebaiknya tidak terus menerus menyalahkan kampanye hitam. Jokowi sebaiknya introspeksi diri dengan berbagai pencitraannya yang sudah diketahui publik. "Jika dia masih bungkam maka jangan mengeluhkan soal kampanye hitam yang menggerus elektabilitasnya," kata Igor.
Sebelumnya dalam kampanye ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (12/6) Jokowi mengklaim telah melaporkan kasus Bus Transjakarta ke KPK. "Waktu ada berita mengenai bus Transjakarta, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot. Kemudian dokumen-dokumen yang ada langsung kita berikan ke KPK," ucap Jokowi.
Tapi pernyataan Jokowi kemudian dibantah sendiri oleh wakilnya Basuki Tjahja Purnama (Ahok). "Nggak pernah ada surat resmi tuh. Pak Jokowi nggak pernah minta kasus ini diambil alih oleh KPK," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
