REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk, menyatakan capres nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi), salah menempatkan simbol politik. Orang mempersepsikan di belakang Jokowi ada orang-orang yang tidak terlalu bersimpati dengan Islam.
"Seperti Syiah, Kristen, Yahudi, Jaringan pengusaha kekiri-kirian dan Islam liberal," ujar Hamdi kepada para wartawan, Ahad (29/6) petang.
Hamdi Muluk menjadi pembicara di acara "Benarkah Mesin Partai Tak Bergerak di Pilpres 2014?" pada Ahad (29/6) sore di Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Lingkar Kajian Wartawan Pemilu.
Menurut Hamdi, kubu Jokowi salah menempatkan simbol-simbol itu. Kesalahan itu dilakukan sejak awal. "Kalau figur-figur seperti itu dia tarik, selamat dia," papar Hamdi.
Kubu Jokowi ini terlalu yakin, terlalu optimis dengan semua nilai-nilai baru. Misalnya, masyarakat demokratis yang pluralis.
Situasi sebaliknya justru terlihat di kubu Prabowo yang di mata masyarakat, kesannya didukung partai-partai Islam. "Masyarakat sebenarnya tidak kritis. Partai Islam itu sebenarnya, hari ini sudah tidak legitimate lagi," ungkap Hamdi.
Kalau partai Islam, tidak ada korupsi haji dan daging sapi. "Kalau nggak ada korupsi, kerjaannya tidak fitnah, itu baru partai Islami. Kalau ini kan bawa-bawa Islam aja, kelakuannya tidak Islam," jelas Hamdi.
Namun, masyarakat hanya melihat tampilan luarnya saja. "Wah, ini partai Islam, padahal kelakuannya nggak Islami," papar Hamdi.
Sebelumnya, usai menghadiri diskusi 'Membandingkan Visi Misi Capres-Cawapres di Pemilu Presiden 2014 Tentang Kebebasan Beragama dan Nasib Minoritas' di restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Rabu (18/6), salah satu tim sukses Jokowi-JK Musdah Mulia mengatakan jika Jokowi-JK menjadi presiden akan melindungi kebebasan beragama. Termasuk juga menjamin hak-hak dalam memeluk keyakinan penganut aliran Ahmadiyah dan Syiah.
Bahkan, ia menyebut tidak memungkiri bila nantinya Ahmadiyah, Syiah atau aliran apapun akan dilegalkan sebagai agama baru. Tentunya sesuai dengan aturan konstitusi yang ada di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
