REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sembilan hakim konstitusi sepakat mengeluarkan putusan yang menolak seluruh permohonan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kamis (21/8). Sebagai salah satu pengusung, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghormati putusan Mahkamah Kontitusi (MK) tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy menilai putusan MK merupakan upaya konstitusional terakhir terkait sengketa hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden. "PPP menyerukan kepada seluruh anak bangsa untuk merekonsiliasi perbedaan yang terjadi sebelum dan setelah pilpres sampai putusan MK. The game is over, seluruh kontestasi dalam rangka pesta demokrasi ini selesai sudah," kata dia, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8).
Memang tim advokasi Prabowo-Hatta masih mengawal langkah hukum lain yang masih berproses. Romahurmuziy mengatakan, partainya memaknai proses itu sebagai upaya untuk perbaikan sistem pemilu ke depan. "Bagi penyempurnaan demokrasi prosedural ke depan," kata politisi yang akrab dipanggil Romy itu.
Mengenai langkah ke depan PPP pascaputusan MK, Romy mengatakan, partainya akan membantu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mensejahterakan rakyat. Partai berlambang Ka'bah itu, menurut dia, akan memosisikan diri sebagai mitra yang kritis dan konstruktif di parlemen nanti.
Namun mengenai posisi PPP terkait pemerintahan, Romy belum memastikan. "Di dalam dan di luar pemerintahan bagi PPP masih belum menjadi isu ke depan," ujar anggota DPR RI itu.
Sejauh ini PPP memang masih menjadi bagian koalisi Merah Putih. Partai yang dipimpin Suryadharma Ali pun turut menandatangani kesepakatan koalisi permanen dengan enam partai lainnya. Romy mengatakan, perjuangan untuk memenangkan Prabowo-Hatta memang sudah berakhir.
Akan tetapi, ia mengatakan, masih ada perjuangan untuk rakyat. PPP pun mengucapkan selamat pada pasangan capres-cawapres terpilih. "Selamat mengemban amanah kepada Jokowi-JK. Semoga sukses dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan kesejahteraan rakyat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
