REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang ulang tahun Jakarta ke-487, ibu kota dianggap tak banyak mengalami perubahan.
"Ada perubahan, sedikit. Tambah macet. Ada banyak taman, sungai-sungai mulai dibeton. Masih sama saja," ujar pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio.
Selama ini, kata dia, Jokowi kerap menabrak aturan. Karenanya, persoalan di Jakarta tak kunjung selesai, bahkan semakin kompleks.
"Selalu nabrak-nabrak peraturan. Ingin Jakarta berubah, padahal ada aturan. Gebrakannya tidak sesuai aturan," tegasnya.
Misalnya, kata dia, operasionalisasi bus wisata Jakarta yang melanggar Perda Nomor 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Perda itu menyebutkan, kendaraan operasional dan dinas Pemprov DKI Jakarta harus menggunakan bahan bakar gas.
Namun, kenyataannya bus itu berbahan bakar solar. "Lihat saja bus pariwisata yang nggak jelas rutenya, sedikit yang naik. Bahan bakarnya pakai solar, padahal seharusnya gas," tuturnya.
Bukan hanya menabrak aturan, kepemimpinan era Jokowi dianggap kerap melimpahkan kesalahan kepada pihak lain atas persoalan di ibu kota. Misalnya, menpora yang dituding sebagai penyebab mangkraknya proyek MRT.
Sampai saat ini, kemenpora belum mengeluarkan izin membongkar stadion Lebak Bulus yang akan dijadikan depo MRT. Karena Pemprov DKI Jakarta baru menyerahkan dokumen persyaratan terkait alih fungsi lahan tersebut.
"Proyek MRT nggak jalan kok menyalahkan pemerintah pusat," ucap Agus.
Dia menambahkan, kebiasaan menabrak aturan juga ditunjukan Jokowi lewat ide politik anggaran yang dicetuskan saat debat pilpres. "Negara ada sistemnya. Kalau politik anggaran diterapkan, akan banyak pihak yang marah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
