REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan, partainya bisa saja pindah haluan jika pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dideklarasikan tanpa melibatkan partainya dalam pembahasan calon wakil presiden (cawapres).
"Koalisi harus dibangun atas kebersamaan visi misi. Kalau tidak sesuai karakter PPP sebagai partai umat, PPP akan pindah ke luar. Lihat situasi dan kondisi PPP. Karena PPP milik umat maka harus dikonsultasikan dengan umat, " kata Dimyati di Jakarta, Jumat (16/5).
Sebelumnya, santer diberitakan Prabowo Subianto akan mengandeng Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa sebagai cawapresnya. Hal itu juga disepakati dalam Rakernas PAN. Lebih lanjut, Dimyati menjelaskan PPP belum diajak bicara untuk menetapkan siapa figur calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo.
Menurut Ketua Badan Legislatif DPR itu, saat ini internal PPP baru mengusulkan nama Suryadharma Ali (SDA). Namun kalau nanti duet capres-cawapres diputuskan sesuai komitmen koalisi, maka mau tidak mau, PPP ikut mengusung pasangan tersebut.
Sebaliknya, kalau tidak setuju, maka PPP akan mempertimbangkan untuk menarik dukungan karena pasangan capres-cawapres merupakan dwi tunggal. Penarikan dukungan tersebut dilakukan setelah berkonsultasi terlebih dulu dengan kalangan ulama mengingat PPP merupakan partai milik umat.
"Selama ini yang kami tahu belum menetapkan cawapres karena PPP harus diajak bicara. Prabowo tidak bisa serta merta tanpa persetujuan PPP, " kata Dimyati.
Ditanya kabar adanya penetapan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta Rajasa, Dimyati menegaskan PAN baru mengusulkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa.
"Sama seperti PPP yang usulkan duet Prabowo-SDA. (Kalau sudah deklarasi) asal dikomunikasikan, apa alasannya memilih Hatta Rajasa. Jika itu keputusannya, harus dibahas dalam rapat harian PPP, " demikian Dimyati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
