REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional Capres Jokowi-JK, Andi Wijayanto meminta, aparat TNI/Polri tidak sampai dilihat rakyat sebagai intimidator dan agitator. TNI sedang disorot lantaran muncul isu keterlibatan Babinsa yang memihak salah satu capres.

Dia mengharap, aparat dapat menciptakan suasana kegembiraan bagi rakyat dalam Pilpres kali ini. Bahkan, seyogianya aparat negara bisa menjadi sahabat rakyat. Sehingga, calon yang terpilih pada 9 Juli mendatang, adalah pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat.

Karena itu, pihaknya menghormati upaya pimpinan TNI untuk menindak oknum yang melanggar. PDIP, kata dia, sudah melakukan pola komunikasi surat menyurat dengan pimpinan TNI. Langkah tidak tatap muka itu dilakukan, untuk menghindari kesalahpahaman pihak lain.

"Kami menyerahkan sepenuhnya pada institusi, dan menghormati otoritas komando TNI," tuturnya, dalam konferensi pers menanggapi kasus Babinsa, di Media Center Jokowi-JK, Menteng, Jakarta Pusat (Sabtu, 7/6).

Andi menghargai sikap Bawaslu, yang berusaha menjaga netralitas dalam Pilpres. Anggota tim kampanye yang juga pengamat politik ini mengutip perkataan Panglima Soedirman, "TNI harus menjadi satu-satunya milik rakyat utuh, yang tidak boleh terbelah ke dalam kepentingan politik yang berbeda."

Karena itu, PDIP mendukung sepenuhnya TNI dalam proses Pilpres yang netral. TNI tidak boleh berpihak pada satu calon tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika