REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyadari adanya potensi pengembangan industri produk halal di Indonesia, biznIDs mengadakan forum bisnis virtual bersama Majelis Ulama Indonesia, KBRI Beijing, dan KBRI Kuala Lumpur untuk membahas kiat-kiat pengembangan ekspor produk halal Indonesia. Forum tersebut dilakukan melalui Zoom pada Rabu (25/8) dan dihadiri oleh para pengusaha Indonesia.
Forum tersebut dibuka oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim. Pada sambutannya, ia menjelaskan beberapa kategori produk halal yang diminati pasar internasional, yakni makanan dan minuman, fesyen, pariwisata, farmasi, serta kosmetik. Namun, Sudarnoto menyarankan para pengusaha Indonesia untuk mengeksplor peluang ekspor produk halal selain pada lima kategori tersebut.
Sudarnoto pun menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat menjadi pusat produk halal dunia. “Harapan tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi terkait lainnya, dengan dua pendekatan, yakni yakni diplomasi wasathiyah Islam dan diplomasi halal,” kata Sudarnoto seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
“Diplomasi halal merupakan bagian dari second track diplomasi atau diplomasi jalur kedua sebagai kegiatan yang melibatkan para aktor non-pemerintah, mulai dari kelas masyarakat tinggi hingga kelas akar rumput, terbukti efektif membantu pemerintah dalam mempromosikan Indonesia di kancah Internasional,” ujarnya..
Lebih lanjut, Sudarnoto menjelaskan, institusi sosial, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan berperan penting untuk menjalin dan membangun hubungan kerja sama dengan bangsa atau negara lain baik dibidang ekonomi, sosial, budaya bahkan politik. “Maka dari itu, diplomasi yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya menjadi penting dan strategi tetapi harus segera diimplementasikan,” ujarnya.
Forum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Duta Besar Indonesia di KBRI Beijing, Djauhari Oratmangun. Ia menyoroti potensi Tiongkok sebagai pasar ekspor produk halal yang potensial. Hal tersebut didasarkan pada nilai pasar produk halal yang besar di Tiongkok yang diperkirakan mencapai 21 miliar dolar AS.
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pun bernilai positif, mencapai 2,3 persen pada tahun 2020 dan diprediksi akan mencapai 8,5 persen pada tahun 2021. “Selain itu, pasar masyarakat muslim Tiongkok pun cukup besar, yakni sekitar 22 juta jiwa atau 1,7 persen dari populasi penduduk Tiongkok,” ujarnya.
Untuk dapat merajai pasar produk halal di Tiongkok, Djauhari menyarankan agar para pengusaha Indonesia pantang menyerah karena prosesnya yang panjang. Pemahaman akan regulasi ekspor dan bahasa Tiongkok pun menjadi hal yang penting. “Selain itu, regulasi free trade antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN perlu untuk dipahami agar pengusaha Indonesia dapat melihat peluang yang mendukung ekspor produknya,” paparnya.
Adapun kondisi pasar ekspor Indonesia ke Malaysia dijelaskan oleh Hermono, duta besar Indonesia di KBRI Kuala Lumpur. Selama pandemi berlangsung, kata dia, terjadi peningkatan impor produk makanan olahan di Malaysia. “Pangsa pasar Indonesia sendiri mencakup 8,10 persen dari pasar ekspor produk makanan olahan ke Malaysia pada tahun 2021, berada dalam posisi kelima sebagai negara eksportir utama produk makanan olahan ke Malaysia,” tuturnya.
Hermono menambahkan, dalam hal sertifikasi produk halal, Indonesia dan Malaysia telah memiliki mutual recognition agreement (MRA), mencakup item pemotongan hewan, bahan baku, dan perisa. Hermono menjelaskan bahwa Malaysia berharap agar cakupan item dalam MRA tersebut dapat diperluas sehingga produk-produk halal yang diekspor Indonesia tidak perlu diperiksa lagi kehalalannya di Malaysia.
Pada hari berikutnya, Kamis (26/8), Sekjen MUI Buya Dr Amirsyah menyampaikan kata sambutan. Ia menegaskan, Indonesia harus fokus dalam dua hal. Salah satunya adalah pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan produksi produk halal.
“Indonesia sangat potensial namun secara aktual Indonesia belum mengaktualisasi potensi tersebut, dikarenakan terkendala dua hal yakni dari faktor sumber daya manusia (SDM) yang belum mampu mengagregasi, tata kelola yang baik dan belum bersaing dan membuat satu sistem digitalisasi dalam pemasaran produk-produk Indonesia di kancah lokal dan Internasional, sehingga ekspor produk Indonesia ke negara lain,” ungkap Buya Amirsyah.
Kendala kedua adalah sistem digitalisasi dalam mengoptimalkan ekosistem produk halal dalam pengembangan ekspor dan impor. Jika kedua kendala tersebut dioptimalkan maka Indonesia sebagai pusat bisnis syariah di kancah internasional dapat terealisasi dengan cepat.
Forum bisnis virtual tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Indonesia Trade, Tourism, and Investment Expo dan Indonesia Halal and Sharia Expo 2021 yang diselenggarakan oleh biznIDs, sebuah perusahaan jasa yang mempertemukan pengusaha Indonesia dengan pembeli mancanegara. Acara tersebut berlangsung pada 2 – 30 Agustus 2021 yang mencakup kegiatan business matching, sample day, hingga forum dan pelatihan bisnis gratis bagi masyarakat umum. Informasi seputar biznIDs dapat diakses melalui www.biznids.com
Ikuti Whatsapp Channel Republika
