Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

OJK Tuntut Kepastian Komitmen Investor Bank Muamalat

Kamis 04 Oct 2018 17:35 WIB

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Nur Aini

refleksi kendaraan melintas di depan kantor pusat Bank Muamalat, Jakarta, Ahad (1/4).

refleksi kendaraan melintas di depan kantor pusat Bank Muamalat, Jakarta, Ahad (1/4).

Foto: Republika/Prayogi
Konsorsium yang dipimpin Ilham Habibie menyatakan akan menyuntikkan Rp 4 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunggu surat resmi investasi pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menegaskan bahwa siapapun yang ingin menjadi investor BMI harus menegaskan komitmennya lewat surat resmi pada OJK.

"Hingga saat ini belum ada suratnya, komunikasi sudah ada tapi alangkah lebih baik jika ditegaskan dengan (administrasi) resmi," kata dia pada wartawan di Gedung OJK, Kamis (4/10).

Konsorsium yang dipimpin oleh Komisaris Utama BMI, Ilham Habibie telah menyatakan komitmennya untuk menyuntikkan dana segar ke BMI senilai Rp 4 triliun. Wimboh mengatakan konsorsium harus menunjukkan komitmennya tersebut secara formal untuk kemudian melakukan pembicaraan langsung dengan OJK.

Surat untuk OJK tersebut juga bisa dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) berisi pernyataan bahwa sudah ada calon investor dan menunjukkan suntikan dana segar. Bukti bahwa komitmen itu ditunaikan dengan kepastian kemampuan pemberian dana.

"Kalau sudah jelas itu semua, surat secara formal juga administrasi lain baru kita bicara serius," kata Wimboh.

Beberapa waktu lalu, BMI memastikan tambahan modal yang akan diterima dari konsorsium investor yang dipimpin Ilham Habibie. Konsorsium menyiapkan Rp 2 triliun untuk tambahan modal bank syariah nasional pertama ini.

Ilham yang juga Komisaris Independen Bank Muamalat menjelaskan bahwa ia akan memimpin konsorsium investor yang terdiri atas Ilham Habibie, keluarga Panigoro, Lynx Asia, dan SSG Capital. Skema investasi terdiri atas asset swap dan rights issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk modal Tier 1.

Wimboh mengatakan angka Rp 4 triliun merupakan angka minimal. Jumlah yang disuntikkan sebaiknya lebih besar dari itu agar BMI bisa melakukan ekspansi bisnis. Dana yang dibutuhkan BMI tidak hanya untuk kecukupan modal.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA