Sunday, 18 Zulqaidah 1440 / 21 July 2019

Sunday, 18 Zulqaidah 1440 / 21 July 2019

ADB: Perbankan Syariah Mampu Danai Infrastruktur Asia

Selasa 02 Jul 2013 11:59 WIB

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Nidia Zuraya

Pembangunan infrastruktur juga bisa dibiayai dengan pembiayaan syariah, ilustrasi

Pembangunan infrastruktur juga bisa dibiayai dengan pembiayaan syariah, ilustrasi

Foto: Fanny Octavianus/Antara

REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA – Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan kawasan Asia perlu menginvestasikan 8 triliun dolar AS untuk mendanai infrastruktur nasional seperti jaringan kereta api, bandara, jaringan listrik dan pengolahan air di dekade ini hingga 2020. Industri perbankan syariah dinilai mampu membantu kondisi infrastruktur di Asia.

Bank-bank syariah relatif muncul tanpa cedera dari krisis ekonomi global pada 2008. Total aset industri perbankan syariah global mencapai 1,6 triliun dolar AS pada 2012, meningkat 20,4 persen dari 2011. “Keuangan syariah didukung aset riil sehingga memiliki potensi untuk menawarkan pendanaan pembangunan infrastruktur,” ujar Gubernur Bank Sentral Kuwait, Mohammad Y Al-Hashel seperti dikutip Middle East Online, Selasa (2/7).

Saat ini kawasan Asia menguasai 13 persen aset perbankan syariah global. Di Asia dan Timur Tengah terdapat sejumlah besar pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang berkembang di beberapa negara dan urbanisasi massal.

Ketua Komisi Sekuritas Malaysia, Ranjit Ajit Singh mengatakan kebutuhan modal infrastruktur yang mengejutkan dan substansial di kawasan tersebut bisa mendorong keuangan syariah mendapatkan pijakan di negara lainnya. “Ini memberikan potensi luar biasa untuk pembiayaan dan peningkatan modal melalui penerbitan sukuk untuk infrastruktur,” kata Singh.

Menurutnya, pertumbuhan konsumen Asia kelas menengah juga bisa memacu peningkatan permintaan investasi berbasis syariah dan produk-produk tabungan, terutama di Asia Tenggara yang memiliki populasi Muslim besar. “Kesempatan investasi syariah untuk memenuhi permintaan tidak boleh dianggaap remeh,” ucapnya.

Pemerintah, kata Singh, perlu menegaskan perlunya kehadiran bank syariah untuk menghindari ekses yang menyebabkan krisis ekonomi global dan untuk berinvestasi dalam industri yang memiliki tanggung jawab sosial. Selain pembatasan investasi yang haram atau sektor dilarang seperti perjudian dan alkohol, keuangan syariah tidak mengizinkan pembayaran bunga karena dipandang sebagai bentuk perjudian. Risiko ditanggung bersama antara bank dan deposan sehingga ada insentif untuk memastikan kesepakatan apapun.

Al-Hashel menyebut harus ada larangan terhadap penciptaan produk keuangan yang tidak sesuai dengan esensi sejati dari perbankan syariah. Mengingat kebutuhan untuk hubungan yang jelas antara transaksi keuangan dan ekonomi riil, inovasi dalam keuangan syariah dianggap berguna hanya jika mereka menghasilkan kegiatan ekonomi yang sejati.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA