Wednesday, 12 Rabiul Akhir 1440 / 19 December 2018

Wednesday, 12 Rabiul Akhir 1440 / 19 December 2018

Saran untuk Perbankan Syariah Hadapi Gejolak 2019

Kamis 06 Dec 2018 13:56 WIB

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Nidia Zuraya

Perbankan syariah

Perbankan syariah

Tahun depan, kebijakan moneter akan lebih ketat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga konsultan keuangan Indonesia, KARIM Consulting Indonesia merekomendasikan perbankan syariah untuk membagi strateginya dalam dua termin dalam menghadapi tahun 2019. Pendekatan pada semester satu akan berbeda dengan semester dua.

Founder KARIM Consulting Indonesia, Adiwarman Azwar Karim menyampaikan perbankan syariah sebaiknya tidak melakukan ekspansi besar-besaran pada semester satu. Kondisi pada priode ini sangat krusial karena ada puncak tekanan eksternal, tingginya Non Performing Financing (NPF), juga likuiditas ketat.

"Jadi harus hati-hati, ada tekanan eksternal, likuiditas ketat, NPF besar, juga ada tekanan karena pemilihan umum presiden," katanya dalam paparan Outlook Perbankan Syariah 2019 oleh Karim Konsulting Indonesia di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (6/12).

Semester satu adalah periode krusial karena merupakan puncak tekanan eksternal. Tahun depan, kebijakan moneter akan lebih ketat karena ada tren pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak, dan kenaikan suku bunga AS. Ketiganya akan terefleksi pada kenaikan tingkat bunga acuan Bank Indonesia.

Kemudian, ada lagi tekanan pada defisit neraca berjalan dan potensi //net selling// asing di pasar modal. Setiap pemilihan umum presiden, selalu ada gejolak kenaikan portofolio transaksi di pasar modal. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan akan turun dan pindah ke pasar modal.

Pada pilpres 2009, kenaikan terjadi lima kali lipat dan pada pilpres 2014 terjadi dua kali lipat. Dilihat dari penyumbang defisit pendapatan primer tahun 2018, 55 persen berasal dari pendapatan investasi portofolio, 34 persen dari pendapatan investasi langsung, dan 11 persen dari pendapatan lainnya.

Adiwarman mengatakan efek pilpres ini biasanya sudah mulai terasa sejak empat bulan sebelum pemilihan. Sehingga Desember 2018 dan Januari 2019 akan menjadi titik awal perubahan. Selain itu, tekanan likuiditas juga akan berimbas pada NPF perbankan.

"Bank syariah pada 2018 sudah bagus, sudah bersih-bersih, melakukan hapus buku, dananya sudah pindah ke AYDA atau direstrukturisasi sehingga NPF bagus," kata Adiwarman.

Sehingga, semester satu perbankan syariah sebaiknya tidak menambah beban baru. Salah satunya dengan tidak ekspansi besar-besaran atau mengejar aset terlalu tinggi karena bisa meningkatkan NPF.

Setelah pilpres selesai, kata Adiwarman biasanya banyak dana akan kembali masuk ke pasar modal maupun perbankan. Sehingga semester dua adalah saat yang tepat untuk kembali tancap gas. Perbankan syariah bisa mengeluarkan sukuk mau pun saham juga Innitial Public Offering (IPO) untuk menampung dana-dana tersebut.

"Penawaran saham, penerbitan sukuk, efek beragun aset syariah, dan produk pasar odal lainnya akan jadi pilihan melengkapi keterbatasan likuiditas sektor perbankan," kata dia.

Lida Puspaningtyas

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA