Rabu, 12 Rabiul Akhir 1440 / 19 Desember 2018

Rabu, 12 Rabiul Akhir 1440 / 19 Desember 2018

IDB Klarifikasi Pembiayaan Syariah untuk Infrastruktur

Rabu 05 Des 2018 10:11 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Pembangunan infrastruktur oleh Kemeterian PUPR

Pembangunan infrastruktur oleh Kemeterian PUPR

Pembiayaan syariah untuk proyek infrastruktur bebas dari unsur-unsur ketidakpastian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Islamic Development Bank (IDB) atau Bank Pembangunan Islam meyakinkan bahwa pembiayaan syariah untuk proyek pembangunan infrastruktur bebas dari unsur-unsur ketidakpastian.

Hal itu dikemukakan Pemimpin IDB Wilayah Indonesia, Ibrahim Shoukry kepada Antara di sela-sela lokakarya bertema "Membuka Potensi Indonesia Dalam Mengadakan Proyek Sektor Sosial Melalui Kemitraan Pemerintah Swasta" di Jakarta, Selasa (4/12).

"Pembiayaan IDB untuk proyek-proyek pembangunan dilakukan berdasarkan skema pembiayaan syariah sehingga tidak ada unsur-unsur ambiguitas di dalamnya," kata Ibrahim.

Dia menjelaskan, IDB membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang telah melalui perhitungan "profit margin" atau selisih keuntungan dengan pihak pengembang, sehingga pelaksanaan proyek tersebut dapat berjalan dalam skema pembiayaan yang terbebas dari ketidakpastian.

Menurut Ibrahim, Indonesia sedang mengalami dividen demografi dengan 49,2 persen dari total penduduknya berusia produktif antara 15-64 tahun.

"Dengan struktur demografi yang menguntungkan tersebut Indonesia akan membutuhkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta infrastruktur sosial lainnya guna menjadikan bonus demografi ini bermanfaat dalam pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa IDB sebagai bank pembangunan multilateral dengan portofolio net sebesar 5,1 miliar dolar AS di Indonesia mendorong dan mendukung pemerintah pusat dan daerah untuk mengadopsi "Public-Private Partnerships" (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur sosial.

Lokakarya yang digelar oleh IDB tersebut mempertemukan sejumlah kementerian, pemerintah daerah, dan pihak swasta, guna membangun pengetahuan yang lebih mendalam tentang Kemitraan Pemerintah Swasta dalam pembangunan infrastruktur sosial, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Portofolio IDB di Indonesia terdiri atas 3,1 miliar dolar AS untuk pembiayaan OCR (Ordinary Capital Resource) atau sumber daya modal biasa, 1,14 miliar dolar AS untuk pembiayaan ITFC (International Islamic Trade Finance Corporation) atau Perusahaan Pembiayaan Perdagangan Islam Internasional, 78,8 juta dolar AS untuk pembiayaan sektor swasta, dan 723 juta dolar AS untuk pembiayaan lain-lain, seperti perdagangan.

Korporasi Islam untuk Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor (ICIEC) telah mengeluarkan asuransi sebesar 1 miliar dolar AS untuk mendukung ekspor dan investasi di Indonesia.

Untuk program sukuk atau surat berharga syariah di Indonesia, IDB telah menanamkan 1 miliar dolar AS. 

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA